Pontianak (Suara Sanggau) – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan pentingnya penguatan sinergi antara pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, serta berbagai lembaga jasa keuangan dalam memperluas akses layanan keuangan yang inklusif dan merata bagi masyarakat..jpeg)
Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan memberikan arahan strategis dalam Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Kalimantan Barat Semester I Tahun 2026 yang berlangsung di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (18/6/2026).SUARASANGGAU/SK
Hal tersebut disampaikan Norsan saat memberikan arahan dalam Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Kalimantan Barat Semester I Tahun 2026 yang berlangsung di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (18/6/2026).
Menurutnya, TPAKD memiliki peran strategis sebagai motor penggerak dalam mendorong peningkatan inklusi keuangan sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan diminta terus memperkuat kolaborasi agar program-program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“TPAKD harus mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target inklusi keuangan nasional sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan,” tegas Norsan.
Sejalan dengan Roadmap TPAKD 2026–2030, Gubernur Kalbar menginstruksikan seluruh jajaran TPAKD tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk fokus pada sejumlah agenda prioritas. Di antaranya peningkatan literasi dan pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan, perluasan akses permodalan bagi sektor produktif seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM), serta memastikan setiap program berjalan efektif dan tepat sasaran.
Norsan juga menekankan pentingnya membangun budaya menabung, memperluas kepesertaan jaminan sosial, serta memperkuat perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.
“Kita harus memastikan bahwa program TPAKD benar-benar hadir menjawab kebutuhan masyarakat, terutama kelompok yang selama ini masih memiliki keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal,” ujarnya.
Ia turut mengapresiasi capaian kinerja TPAKD Kalimantan Barat yang selama ini menunjukkan kolaborasi yang solid antara pemerintah daerah, regulator, dan industri jasa keuangan. Menurutnya, capaian positif tersebut harus terus dipertahankan bahkan ditingkatkan melalui inovasi yang berkelanjutan.
“Program-program TPAKD tidak boleh berhenti pada tataran administratif, tetapi harus benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” lanjutnya.
Dalam kesempatan yang sama, Norsan juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan seluruh pemerintah kabupaten/kota yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ia berharap capaian tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
“Saya berharap prestasi ini dapat dipertahankan dan menjadi motivasi untuk terus menghadirkan inovasi demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat,” katanya.
Sementara itu, Kepala OJK Kalimantan Barat, Rochma Hidayati, memaparkan bahwa capaian TPAKD Provinsi Kalimantan Barat hingga Semester I Tahun 2026 telah mencapai 117,61 persen. Adapun rata-rata capaian TPAKD tingkat kabupaten/kota tercatat mencapai 135,78 persen.
Menurut Rochma, seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Barat telah berhasil mencatatkan capaian program di atas 100 persen. Hal tersebut menunjukkan komitmen kuat seluruh daerah dalam memperluas akses keuangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa terdapat empat pilar utama yang menjadi fokus percepatan akses keuangan daerah, yakni peningkatan literasi keuangan, optimalisasi produk dan layanan keuangan, penguatan infrastruktur akses keuangan, serta pendampingan program yang dikoordinasikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Di tengah perkembangan industri keuangan yang semakin dinamis, Rochma menilai edukasi kepada masyarakat harus terus diperkuat agar masyarakat tidak hanya memahami manfaat produk keuangan, tetapi juga risiko yang menyertainya.
“Tantangan kita adalah memastikan masyarakat teredukasi dengan baik mengenai produk-produk keuangan yang mereka gunakan, termasuk memahami risikonya,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti pentingnya optimalisasi sejumlah program strategis seperti Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan sosial masyarakat.
Rochma mengajak seluruh anggota TPAKD untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi sehingga target-target yang telah ditetapkan dapat dicapai secara maksimal.
“Mari kita terus bersinergi di tahun 2026 ini agar berbagai target program dapat tercapai secara optimal,” tutupnya.
Rapat pleno tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat selaku Ketua TPAKD Kalbar, para bupati dan wali kota se-Kalimantan Barat, pimpinan lembaga jasa keuangan, perwakilan perangkat daerah, serta seluruh anggota TPAKD dari kabupaten dan kota di Kalimantan Barat.[SK]
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
