Kegiatan yang berlangsung di Aula Politeknik Negeri Pontianak (Polnep), Selasa (9/6/2026), mengusung tema “Membangun Wartawan Profesional, Berintegritas, dan Berdaya Saing di Era Digital”. Sebanyak 40 peserta dari berbagai daerah di Kalimantan Barat mengikuti kegiatan tersebut sebagai upaya memperkuat kompetensi jurnalistik sekaligus pemahaman organisasi.
Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir menegaskan bahwa secara kelembagaan PWI di seluruh Indonesia telah kembali bersatu setelah pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) Persatuan pada Agustus 2025. Menurutnya, langkah selanjutnya adalah memperkuat konsolidasi organisasi hingga tingkat daerah.
“Secara organisasi kelembagaan, PWI sudah satu di seluruh Indonesia. Kehadiran saya di Kalbar hari ini untuk memastikan PWI Kalbar kembali kompak dan solid. Aura PWI kini kembali bermartabat, dan kami bersyukur para pimpinan daerah menyambut hangat kembalinya persatuan ini,” ujarnya.
Akhmad Munir menekankan bahwa PWI harus tetap menjaga identitasnya sebagai organisasi profesi wartawan yang independen dan berintegritas. Ia mengingatkan agar organisasi wartawan tidak kehilangan jati diri dalam menjalankan peran sebagai penjaga demokrasi.
“Kita bergerak di bidang profesi, jangan sampai menjadi partai politik. Marwah PWI harus dijaga dengan memastikan wartawan kita berintegritas, profesional, dan relevan dengan perkembangan era digital,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa dengan jumlah anggota yang mencapai sekitar 45 ribu orang di seluruh Indonesia, PWI memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kualitas profesi wartawan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pers nasional.
Sementara itu, mewakili Gubernur Kalimantan Barat, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kalbar Christianus Lumano menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan OKK PWI Kalbar yang dinilai menjadi langkah penting dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia bidang jurnalistik.
Menurutnya, perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat membawa tantangan besar bagi dunia pers, terutama dalam menghadapi maraknya penyebaran berita palsu, disinformasi, dan ujaran kebencian di ruang digital.
“Pers memiliki peran strategis dalam menjaga ruang publik yang sehat. Di era digital, masyarakat dibanjiri informasi yang belum tentu benar. Karena itu wartawan dituntut semakin profesional, berintegritas, dan mampu menjadi garda terdepan menangkal hoaks serta disinformasi,” katanya.
Christianus menegaskan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memandang media massa sebagai mitra strategis dalam mendukung pembangunan daerah sekaligus menjaga stabilitas sosial.
“Kami berharap melalui OKK ini lahir wartawan yang tidak hanya memahami kode etik dan aturan organisasi, tetapi juga memiliki wawasan kebangsaan, tanggung jawab sosial, serta mampu menghadirkan informasi edukatif dan mencerdaskan masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pembangunan daerah membutuhkan dukungan informasi yang akurat, berimbang, dan mudah diakses masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah terus membuka ruang komunikasi dengan insan pers sebagai mitra pembangunan.
Dalam kegiatan tersebut, para peserta mendapatkan berbagai pembekalan dari jajaran PWI Pusat. Materi keorganisasian dan penguatan nilai profesi disampaikan oleh Zulkifli Gani Ottoh yang membahas sejarah organisasi, sistem kaderisasi, tata kelola keanggotaan, mekanisme organisasi, serta pentingnya menjaga soliditas PWI sebagai rumah besar wartawan Indonesia.
Sementara itu, Kadirah memberikan materi mengenai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik (KEJ), tata kelola organisasi, administrasi keanggotaan, serta peran strategis anggota PWI dalam menjaga profesionalisme dan kredibilitas pers.
Kadirah menegaskan pemahaman terhadap UU Pers dan KEJ menjadi fondasi utama bagi wartawan dalam menjalankan tugas secara profesional, independen, dan bertanggung jawab. Kebebasan pers, menurutnya, harus selalu berjalan seiring dengan tanggung jawab sosial dan kepatuhan terhadap etika jurnalistik.
Melalui OKK Angkatan ke-V PWI Kalbar Tahun 2026, diharapkan lahir kader-kader wartawan yang memiliki kompetensi profesional, menjunjung tinggi etika jurnalistik, memperkuat persatuan organisasi, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah dan bangsa di tengah perkembangan era digital.[SK]
