Pontianak (Suara Sanggau) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu isu utama yang disorot ratusan mahasiswa dalam aksi demonstrasi di Bundaran Tugu Digulis Universitas Tanjungpura (Untan), Pontianak, Kamis (18/6/2026). Massa aksi mendesak pemerintah melakukan evaluasi total terhadap program tersebut karena dinilai menimbulkan berbagai persoalan, khususnya di sektor pendidikan..jpeg)
ksi demonstrasi di Bundaran Tugu Digulis Universitas Tanjungpura (Untan), Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), pada Kamis (18/6/2026).SUARASANGGAU/SK
Ketua BEM FKIP Universitas Tanjungpura, Fahri Andhika, menegaskan bahwa mahasiswa tidak menolak tujuan dasar Program Makan Bergizi Gratis yang bertujuan meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi anak-anak Indonesia. Namun menurutnya, keberhasilan sebuah kebijakan harus diukur dari implementasi dan dampak yang ditimbulkan di lapangan.
“Sebagai mahasiswa dan kaum intelektual, kami memiliki tanggung jawab untuk terus memperjuangkan dunia pendidikan. Kami sepakat bahwa anak-anak Indonesia berhak mendapatkan kehidupan yang sehat, tetapi sebuah kebijakan tidak bisa hanya dinilai dari niatnya saja,” ujar Fahri.
Menurutnya, pelaksanaan MBG saat ini masih menyisakan sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian serius. Salah satunya adalah dugaan pengalihan anggaran dari sektor-sektor prioritas seperti pendidikan dan kesehatan untuk mendukung program tersebut.
“Fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan masih banyak problematika dalam implementasi MBG. Kami melihat adanya pemangkasan anggaran pada sektor yang seharusnya menjadi prioritas, seperti pendidikan dan kesehatan,” katanya.
Fahri menilai Kalimantan Barat hingga kini masih menghadapi berbagai persoalan mendasar yang membutuhkan perhatian pemerintah, mulai dari kualitas pendidikan, keterbatasan infrastruktur, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, ia menilai pemerintah perlu memastikan kebutuhan dasar tersebut terpenuhi sebelum menjalankan program yang membutuhkan anggaran besar.
“Yang dibutuhkan Kalbar saat ini adalah peningkatan kualitas pendidikan dan infrastruktur. Program sebesar MBG seharusnya berjalan setelah persoalan-persoalan mendasar tersebut mendapatkan solusi yang memadai,” ujarnya.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti kondisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat yang dinilai masih perlu ditingkatkan. Mereka menilai evaluasi menyeluruh terhadap MBG menjadi langkah penting agar program tersebut benar-benar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Oleh karena itu kami menuntut penghentian sementara Program MBG untuk dilakukan evaluasi total. Tujuannya agar program ini tepat sasaran dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan anak-anak Indonesia,” tegas Fahri.
Tak hanya itu, Fahri juga menyinggung berbagai kritik yang sebelumnya disampaikan kalangan pendidik terkait pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, sejumlah guru mengaku terbebani dengan tugas tambahan yang muncul sebagai konsekuensi implementasi MBG di lingkungan sekolah.
Ia khawatir kondisi tersebut dapat mengurangi fokus tenaga pendidik dalam menjalankan tugas utama mereka sebagai pengajar dan pembimbing peserta didik.
“Banyak pendidik yang merasa terbebani. Waktu yang seharusnya digunakan untuk mengajar dan meningkatkan kualitas pendidikan justru tersita untuk berbagai urusan yang berkaitan dengan program MBG,” katanya.
Fahri juga menyoroti persoalan kesejahteraan guru yang menurutnya masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah. Ia menilai peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik merupakan salah satu faktor utama dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan nasional.
“Kita masih menemukan berbagai persoalan terkait anggaran pendidikan yang berdampak pada kesejahteraan guru. Padahal kesejahteraan pendidik merupakan instrumen penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan,” ujarnya.
Selain mengkritisi MBG, mahasiswa turut menyoroti keterlibatan sejumlah pejabat dan institusi dalam program-program pemerintah yang dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Mereka menilai ruang pengawasan publik harus tetap terjaga agar setiap kebijakan dapat dievaluasi secara objektif dan transparan.
Menurut Fahri, perkembangan teknologi dan keterbukaan informasi saat ini membuat berbagai persoalan publik semakin mudah diketahui masyarakat. Karena itu, pemerintah diminta membuka ruang transparansi seluas-luasnya dalam pelaksanaan setiap program.
“Di era digital seperti sekarang, tidak ada masalah yang bisa ditutupi selamanya. Masyarakat akan mengetahui jika terdapat kesalahan atau pelanggaran dalam pelaksanaan kebijakan,” ujarnya.
Mahasiswa juga menegaskan akan terus mengawal berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat. Mereka memperingatkan bahwa aksi serupa dapat kembali digelar dengan jumlah massa yang lebih besar apabila tuntutan yang disampaikan tidak mendapat respons yang memadai.
“Selama ketidakadilan masih dirasakan masyarakat dan selama masih ada dugaan pelanggaran hukum, maka perlawanan dan gerakan mahasiswa akan terus ada,” tegas Fahri.
Ia pun meminta seluruh pemangku kebijakan, termasuk pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, untuk membuka ruang pengawasan publik dan bersikap transparan.
“Jika ditemukan pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti, kami pastikan mahasiswa akan kembali turun ke jalan dengan jumlah yang lebih besar,” pungkasnya.[SK]
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
