Wagub Kalbar Dukung Hilirisasi Sawit PTPN IV, Tekankan Legalitas Lahan dan Kesejahteraan Masyarakat

Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Krisantus Kurniawan memimpin Rapat Koordinasi Ground Check Teknis Program Ekstensifikasi Lahan Kelapa Sawit PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV di Ruang Rapat Arwana, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Rabu (22/7/2026).SUARASANGGAU/SK

Pontianak (Suara Sanggau) – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menegaskan dukungan penuh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terhadap program ekstensifikasi lahan dan hilirisasi industri kelapa sawit yang dijalankan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV. Dukungan tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Ground Check Teknis Program Ekstensifikasi Lahan Kelapa Sawit PTPN IV di Ruang Rapat Arwana, Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (22/7/2026).

Rapat tersebut menjadi forum strategis untuk menyelaraskan langkah dan memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, PTPN IV, serta berbagai instansi terkait dalam mendukung pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di sektor perkebunan.

Dalam arahannya, Krisantus menilai program hilirisasi sawit memiliki peran penting dalam meningkatkan nilai tambah komoditas perkebunan, memperkuat perekonomian daerah, sekaligus mendorong terwujudnya kemandirian Kalimantan Barat di sektor pangan dan industri.

“Sebagai pimpinan daerah, kami menyambut baik rencana hilirisasi ini, mulai dari pembangunan pabrik minyak goreng hingga pengembangan produk turunannya seperti margarin. Ini merupakan cita-cita besar kami agar Kalimantan Barat mampu mewujudkan kemandirian pangan sehingga kebutuhan minyak goreng tidak lagi bergantung pada pasokan dari luar pulau,” ujar Krisantus.

Selain pengembangan industri hilir sawit, Krisantus juga mendorong optimalisasi pemanfaatan lahan melalui pola intercropping atau tumpang sari. Menurutnya, lahan yang belum ditanami sawit dapat dimanfaatkan untuk komoditas lain seperti kedelai guna mendukung ketahanan pangan daerah.

Tak hanya itu, ia juga mengusulkan pengembangan program integrasi sapi-sawit yang dinilai mampu memberikan manfaat ekonomi tambahan sekaligus membantu memenuhi kebutuhan daging di Kalimantan Barat.

Meski mendukung penuh program pemerintah pusat dan BUMN tersebut, Krisantus mengingatkan bahwa seluruh tahapan pelaksanaan harus mengedepankan aspek legalitas dan kepastian hukum. Ia menegaskan setiap lahan yang akan dikembangkan wajib berstatus clear and clean agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun konflik sosial di masa mendatang.

“Kalau dari target luasan ada yang bermasalah, fokus pada lahan yang benar-benar clear and clean. Jangan sampai muncul persoalan hukum di kemudian hari. Kita juga harus memahami bahwa sebagian kawasan hutan telah lama dihuni masyarakat sebelum adanya penetapan tata ruang,” tegasnya.

Menurut Krisantus, keberhasilan investasi tidak hanya diukur dari luas lahan yang dikembangkan atau nilai ekonomi yang dihasilkan, tetapi juga dari kemampuannya menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat yang majemuk.

Ia menegaskan Kalimantan Barat memiliki keberagaman suku, budaya, dan adat istiadat yang harus dihormati oleh setiap investor yang beroperasi di daerah tersebut. Karena itu, investasi yang masuk harus mampu berjalan berdampingan dengan masyarakat serta menjaga kondusivitas daerah.

“Kalbar memiliki keberagaman suku dan budaya yang harus dihormati. Karena itu, investasi yang masuk harus tetap menjaga kondusivitas daerah dan menghargai masyarakat setempat,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Krisantus juga mengajak para investor, baik dari kalangan BUMN maupun swasta, untuk memiliki rasa memiliki terhadap Kalimantan Barat sebagai daerah tempat mereka menjalankan usaha.

“Ibarat membuka toko kelontong, kita harus mencintai tokonya sekaligus tempat toko itu berdiri. Investor perkebunan maupun pertambangan jangan hanya mencintai buah sawit atau bauksitnya saja, tetapi cintailah juga tanah Kalimantan Barat tempat usaha itu tumbuh,” pesannya.

Selain membahas pengembangan lahan baru, Wakil Gubernur turut meminta PTPN IV mempercepat program peremajaan atau replanting pada sejumlah kebun tua yang dimiliki perusahaan, seperti di Parindu, Meliau, Ngabang, dan Kembayan. Ia juga menyoroti keberadaan kebun karet yang sudah tidak produktif agar segera ditata dan dimanfaatkan kembali sehingga tidak terbengkalai serta berpotensi menimbulkan klaim lahan dari masyarakat.

Menutup arahannya, Krisantus menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk mendukung percepatan investasi melalui fasilitasi perizinan, persetujuan teknis, serta penguatan koordinasi lintas perangkat daerah.

Melalui sinergi antara pemerintah, BUMN, dan para pemangku kepentingan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap pelaksanaan Program Strategis Nasional di sektor perkebunan dapat berjalan optimal, berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat.[SK]

Baca juga: