Pontianak (Suara Sanggau) – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, memimpin High Level Meeting (HLM) Pengendalian Inflasi Semester II Tahun 2026 yang digelar di Aula Kriang Bandong, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (22/7/2026). Pertemuan strategis tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan di Kalimantan Barat.
Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Ria Norsan memimpin High Level Meeting (HLM) Pengendalian Inflasi Semester II Tahun 2026 yang digelar di Aula Kriang Bandong, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (22/7/2026).SUARASANGGAU/SK
Kegiatan ini dihadiri Pangdam XII/Tanjungpura, Kapolda Kalimantan Barat, para bupati dan wali kota se-Kalimantan Barat, kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, pimpinan instansi vertikal, perwakilan badan usaha, PT Pertamina Patra Niaga, Perum Bulog, Badan Gizi Nasional, serta berbagai pihak terkait lainnya.
Dalam arahannya, Gubernur Ria Norsan mengingatkan seluruh pihak agar tidak cepat berpuas diri meskipun kondisi inflasi Kalimantan Barat saat ini masih berada dalam kategori terkendali.
“Berdasarkan data, inflasi year-on-year Kalimantan Barat tercatat sebesar 2,24 persen, sementara target inflasi nasional tahun 2026 berada pada kisaran 2,5 persen ±1 persen. Angka ini tentu patut kita syukuri, tetapi memasuki semester kedua, kita harus bekerja lebih antisipatif dan tidak lengah,” ujar Norsan.
Menurutnya, keberhasilan pengendalian inflasi tidak hanya diukur dari angka statistik semata, tetapi harus mampu menjamin tiga aspek penting yang langsung dirasakan masyarakat, yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan harga, dan kelancaran distribusi pasokan.
Gubernur juga menyoroti perbedaan karakteristik inflasi di setiap daerah. Berdasarkan data yang dipaparkan, Kabupaten Sintang menjadi daerah dengan tingkat inflasi tertinggi di Kalimantan Barat, yakni sebesar 3,71 persen, disusul Kota Singkawang sebesar 2,13 persen.
“Karena itu, penanganan inflasi tidak bisa dilakukan dengan pendekatan yang sama di setiap daerah. Diperlukan koordinasi yang erat serta penguatan kerja sama antardaerah yang disesuaikan dengan karakteristik dan tantangan masing-masing wilayah,” tegasnya.
Untuk memperkuat langkah pengendalian inflasi, Norsan meminta seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tingkat provinsi maupun kabupaten/kota terus mengoptimalkan strategi 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.
Selain itu, ia mengingatkan sejumlah potensi risiko yang perlu diantisipasi pada semester kedua tahun 2026, mulai dari kendala logistik dan transportasi, fluktuasi harga komoditas pangan seperti cabai dan bawang merah, gangguan distribusi akibat cuaca ekstrem, hingga dampak perubahan ketersediaan BBM dan gas terhadap harga barang kebutuhan masyarakat.
Karena itu, Gubernur meminta dukungan penuh dari Perum Bulog, PT Pertamina Patra Niaga, serta seluruh instansi terkait agar terus memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga komoditas strategis.
“Jangan menunggu harga naik baru kita bertindak, dan jangan menunggu pasokan langka baru kita mencari solusi. Sedia payung sebelum hujan, jangan sudah hujan baru mencari payung,” pesannya.
Lebih lanjut, Norsan menegaskan bahwa keberhasilan pengendalian inflasi hanya dapat dicapai melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, distributor, dan masyarakat.
“Saya berharap sinergi antara pemerintah daerah, badan usaha, distributor, dan masyarakat terus diperkuat agar perekonomian Kalimantan Barat tetap stabil serta kesejahteraan masyarakat semakin meningkat,” katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Saichudin, memaparkan sejumlah komoditas yang secara berulang menjadi penyumbang inflasi selama enam bulan terakhir atau periode Januari hingga Juni 2026.
“Berdasarkan hasil pemantauan kami, minyak goreng dan ikan tongkol mengalami inflasi sebanyak empat kali dalam enam bulan terakhir. Sementara itu, ikan kembung dan ikan baung bahkan mengalami inflasi hingga lima kali dalam periode yang sama,” ungkap Saichudin.
Selain komoditas tersebut, beras, cabai rawit, cabai merah, bawang merah, bawang putih, hingga daging sapi juga masih menjadi komoditas yang rentan mengalami kenaikan harga dan perlu mendapatkan perhatian serius.
Khusus beras, BPS mencatat Kota Pontianak mengalami inflasi harga beras secara berturut-turut selama empat bulan terakhir. Kondisi serupa mulai terlihat di sejumlah daerah lain seiring perubahan musim panen.
Saichudin juga memaparkan hasil Survei Pola Perdagangan Tahun 2025 yang menunjukkan margin perdagangan dan pengangkutan beras mencapai 18,17 persen. Sementara itu, margin distribusi bawang putih yang sebagian besar dipasok dari luar daerah mencapai 47,98 persen, sedangkan rantai distribusi daging sapi berada pada angka 21,82 persen.
“Intervensi pemerintah daerah untuk menekan margin perdagangan tersebut dapat menjadi salah satu langkah efektif dalam menjaga harga di tingkat konsumen,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Saichudin turut menyampaikan perkembangan pelaksanaan Sensus Ekonomi yang menjadi program prioritas nasional. Hingga saat ini, capaian pelaksanaan sensus di Kalimantan Barat telah mencapai 50,26 persen.
“Sensus ekonomi tidak berkaitan dengan perpajakan. Kegiatan ini bertujuan menyediakan data sosial ekonomi yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan ekonomi dan pemutakhiran data program perlindungan sosial,” tutupnya.
Melalui High Level Meeting tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, dan memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah berbagai tantangan ekonomi yang berpotensi muncul pada semester kedua tahun 2026.[SK]
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
