 |
| Konferensi Pers Rilis APBN Provinsi Kalimantan Bagian Barat Edisi Juli 2026. SUARASANGGAU/SK |
Kinerja positif tersebut tidak hanya tercermin dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari berbagai indikator makro yang menunjukkan kondisi yang semakin baik. Inflasi Kalimantan Barat pada Juni 2026 tercatat sebesar 3,28 persen, sementara tingkat kemiskinan berhasil ditekan menjadi 5,97 persen. Di sektor pertanian, kesejahteraan petani juga menunjukkan peningkatan dengan Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 176,87, tertinggi di wilayah Kalimantan.
Selain itu, neraca perdagangan Kalbar masih membukukan surplus, menandakan bahwa nilai ekspor tetap lebih tinggi dibandingkan impor. Kondisi ini menjadi salah satu penopang penting stabilitas ekonomi daerah.
Kinerja ekonomi yang solid tersebut turut didukung oleh pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terus berjalan optimal. Hingga 30 Juni 2026, realisasi Pendapatan Negara di Kalimantan Barat mencapai Rp7,01 triliun atau 41,76 persen dari target, meningkat signifikan sebesar 25,23 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara itu, Belanja Negara telah terealisasi sebesar Rp14,15 triliun atau 51,39 persen dari pagu anggaran, tumbuh 4,77 persen secara tahunan. Pendapatan negara masih didominasi oleh penerimaan perpajakan yang mencapai Rp6,34 triliun, terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp5,87 triliun dan kepabeanan serta cukai sebesar Rp466,79 miliar.
Di sisi lain, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga menunjukkan tren positif dengan realisasi mencapai Rp667,45 miliar, tumbuh 6,48 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Dari sisi belanja, Belanja Pemerintah Pusat telah terealisasi sebesar Rp5,41 triliun atau 48,26 persen dari pagu, meningkat tajam hingga 54,08 persen secara tahunan. Peningkatan tersebut antara lain didorong oleh realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp2,84 triliun, termasuk pembayaran Gaji Ketiga Belas bagi ASN, TNI, dan Polri pada Juni 2026.
Belanja Barang juga mencapai Rp1,59 triliun yang digunakan untuk mendukung operasional berbagai layanan publik, termasuk pemeliharaan infrastruktur konektivitas darat dengan realisasi sebesar Rp328,90 miliar. Sementara itu, Belanja Modal terealisasi Rp973,59 miliar yang diarahkan untuk pembangunan sarana pendidikan melalui Program Sekolah Rakyat serta revitalisasi fasilitas pendidikan madrasah.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Barat, Rahmat Mulyono, menegaskan bahwa setiap belanja negara harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
"Setiap rupiah belanja negara harus mampu memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena itu, dukungan terhadap pembangunan infrastruktur, pendidikan, konektivitas, dan layanan dasar menjadi kunci dalam menjaga kualitas pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," ujarnya, Kamis (23/7/2026).
Selain Belanja Pemerintah Pusat, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) juga terus memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah. Hingga akhir Juni 2026, realisasi TKD mencapai Rp8,73 triliun atau 53,53 persen dari pagu, meningkat 5,89 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Penyaluran tersebut didominasi oleh Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp6,23 triliun, DAK Nonfisik Rp1,11 triliun, Dana BOSP Rp735,04 miliar, Dana Desa Rp376,12 miliar, BOK Puskesmas Rp80,16 miliar, dan DAK Fisik Rp14,85 miliar.
Dana tersebut memberikan dampak langsung terhadap pelayanan publik. Dana Desa Tahap I telah disalurkan kepada 2.035 desa, sementara Tahap II telah menjangkau 322 desa. Di sektor pendidikan, dana BOS telah mendukung kegiatan belajar mengajar bagi 1.099.896 siswa di 7.821 sekolah di seluruh Kalimantan Barat.
APBN juga terus menjadi instrumen utama dalam mendukung berbagai program prioritas nasional. Hingga 22 Juli 2026, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 1.009.285 penerima manfaat melalui 510 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Untuk memperkuat tata kelola program tersebut, Kanwil DJPb Kalimantan Barat bersama BDK Pontianak dan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan mengembangkan aplikasi pelaporan keuangan KAPUAZ guna meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan SPPG.
Sementara itu, Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) hingga 30 Juni 2026 telah dimanfaatkan oleh 441.240 warga, atau sekitar 7,6 persen dari total sasaran di Kalimantan Barat.
Pada sektor pendidikan, Program Sekolah Rakyat juga terus diperkuat dengan realisasi anggaran mencapai Rp2,89 miliar. Program ini telah berjalan di Kota Pontianak dan Kabupaten Ketapang serta didukung pembangunan sarana pendidikan di Kabupaten Sambas dan Kubu Raya.
Dukungan APBN terhadap penguatan ekonomi masyarakat juga terlihat melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang hingga akhir Juni 2026 mencapai Rp2,60 triliun kepada 32.855 debitur, atau sekitar 57,99 persen dari plafon tahun berjalan.
KUR Mikro menjadi skema yang paling banyak dimanfaatkan dengan realisasi Rp1,63 triliun kepada 28.971 debitur. Kabupaten Sambas tercatat sebagai daerah dengan penyaluran KUR terbesar, mencapai Rp298,65 miliar.
Selain itu, penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai Rp430,99 miliar kepada 3.289 debitur, sementara pembiayaan Ultra Mikro (UMi) telah tersalurkan sebesar Rp78,10 miliar kepada 14.170 debitur.
Dengan capaian tersebut, sinergi antara APBN dan APBD terus diperkuat sebagai fondasi pembangunan daerah. Kolaborasi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperluas manfaat pembangunan bagi seluruh masyarakat Kalimantan Barat.
Di tengah tantangan global yang masih berlangsung, kinerja ekonomi Kalbar yang tetap tumbuh kuat menjadi bukti bahwa pengelolaan fiskal yang sehat dan program pembangunan yang tepat sasaran mampu menjaga optimisme serta mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.[SK]
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
