Plh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Vivi Salmiarni mengajak masyarakat menyukseskan Sensus Ekonomi 2026.SUARASANGGAU/SK
Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, Vivi Salmiarni, menegaskan bahwa data hasil sensus memiliki peran strategis dalam mendukung penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi riil masyarakat.
Menurutnya, hasil Sensus Ekonomi akan menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam memetakan potensi ekonomi daerah sekaligus mengidentifikasi berbagai kebutuhan pembangunan yang harus menjadi prioritas.
“Dari data hasil Sensus Ekonomi diharapkan kita dapat memetakan potensi yang dimiliki, sekaligus merumuskan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah,” ujarnya.
Sebagai kota yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa, Pontianak membutuhkan data ekonomi yang akurat, lengkap, dan terkini agar berbagai program pembangunan dapat disusun secara lebih efektif. Data tersebut akan menjadi acuan dalam pengembangan UMKM, pemberdayaan pelaku usaha, peningkatan investasi, hingga perbaikan kualitas layanan publik.
Dalam pelaksanaan SE 2026, sebanyak 428 petugas akan diterjunkan untuk melakukan pendataan di wilayah Kota Pontianak. Jumlah tersebut merupakan bagian dari 4.701 petugas yang akan bertugas di seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Barat.
Vivi mengajak masyarakat, khususnya para pelaku usaha, untuk berpartisipasi aktif dengan menerima petugas sensus serta memberikan informasi yang benar dan sesuai kondisi sebenarnya.
“Partisipasi masyarakat akan sangat menentukan keberhasilan sensus. Semakin akurat data yang dihimpun, semakin tepat pula kebijakan yang dapat disusun pemerintah untuk menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, menegaskan bahwa kualitas data merupakan faktor utama dalam keberhasilan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, kebijakan pembangunan yang baik hanya dapat lahir dari data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan sampai garbage in, garbage out. Sampah masuk, lalu kita semua mengambil kebijakan dengan data yang tidak benar, sehingga kebijakannya pun tidak benar,” tegas Harisson usai mencanangkan Penjaminan Kualitas Data Sensus Ekonomi 2026.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang besar untuk pelaksanaan sensus sehingga kualitas data yang dihasilkan harus benar-benar dijaga. Karena itu, para petugas yang bertugas sebagai penjamin mutu data memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan setiap informasi yang dikumpulkan sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Saya bangga dengan Bapak-Ibu sekalian yang sudah siap dan telah dibekali untuk menjamin mutu data Sensus Ekonomi 2026,” ujarnya.
Harisson menambahkan, hasil sensus nantinya akan menjadi rujukan penting bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan ekonomi, termasuk strategi pengembangan UMKM dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Pemerintah daerah sangat mengharapkan agar hasil Sensus Ekonomi 2026 benar-benar memiliki kualitas data yang terjamin. Dengan data yang akurat, pimpinan daerah akan lebih mudah mengambil kebijakan yang tepat,” tuturnya.
Ia memastikan pemerintah daerah akan terus memberikan dukungan kepada BPS melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar pelaksanaan sensus berjalan lancar.
“Tentu saja kita memberikan dukungan kepada BPS dalam melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 ini. Kita akan terus membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat agar dapat menerima petugas sensus dengan baik serta memberikan data yang jujur dan lengkap,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Statistik Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS, Muhammad Eddy Mahmud, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan seluruh pemerintah kabupaten/kota yang telah memberikan dukungan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan sensus.
“Kami menyampaikan rasa terima kasih yang tinggi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat. Sampai saat ini kami terus dibantu dalam perencanaan dan pelaksanaan,” ujarnya.
Muhammad Eddy menegaskan bahwa keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 ditentukan oleh dua faktor utama, yakni cakupan pendataan dan kualitas data yang dihasilkan.
“Saya ingin menyampaikan pesan dari Kepala BPS Republik Indonesia bahwa keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 dilihat dari dua sisi penting, yaitu coverage atau cakupan dan kualitas data,” katanya.
Ia mengajak seluruh jajaran BPS, mulai dari Penjamin Kualitas Data (PJKUDA), Koordinator Mitra Lapangan (KML), Pengawas Mitra Lapangan (PML), hingga Petugas Pendata Lapangan (PPL), untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan integritas.
Mulai 15 Juni 2026, petugas sensus akan melakukan pendataan secara door to door ke rumah-rumah dan tempat usaha guna memastikan seluruh aktivitas ekonomi masyarakat Kalimantan Barat tercatat secara menyeluruh.
“Bapak-Ibu semua adalah garda terdepan BPS. Nasib perekonomian Kalimantan Barat ada di tangan Bapak-Ibu. Mari kita berikan data yang berkualitas dan sesuai kondisi lapangan dengan penuh kejujuran,” tutupnya.
Melalui Sensus Ekonomi 2026, pemerintah berharap tersedianya data ekonomi yang akurat dan komprehensif sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kalimantan Barat.[SK]
