Pontianak (Suara Sanggau) – Anggota DPRD Kalimantan Barat, Zulfydar Zaidar Mochtar, menyatakan dukungan penuh terhadap tuntutan mahasiswa yang mendesak peningkatan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Kalimantan Barat. Menurutnya, aspirasi yang disuarakan dalam aksi mahasiswa di Bundaran Digulis, Pontianak, sejalan dengan perjuangan yang selama ini diperjuangkan DPRD Kalbar demi memperoleh porsi bagi hasil yang lebih adil dari pemerintah pusat..jpeg)
Anggota DPRD Kalbar, Zulfydar Zaidar Mochtar, saat ditemui langsung di Pontianak, Kalimantan Barat, pada Jum’at (19/6/2026).SUARASANGGAU/SK
Zulfydar menegaskan bahwa persoalan DBH merupakan isu strategis yang harus mendapat perhatian serius karena berkaitan langsung dengan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia menilai besaran dana yang diterima Kalimantan Barat saat ini masih jauh dari kontribusi daerah sebagai salah satu penghasil utama komoditas perkebunan, pertambangan, dan sumber daya alam lainnya di Indonesia.
“Saya sangat bangga kepada mahasiswa mengingatkan kepada kita semua terhadap bagi hasil DBH yang memang sangat minimal, hanya 1 persen,” kata Zulfydar saat diwawancarai di Kantor Gubernur Kalbar, Jumat (19/6/2026).
Menurutnya, berdasarkan perhitungan yang dilakukan DPRD Kalbar, nilai sumber daya dan aktivitas ekonomi yang dihasilkan Kalimantan Barat mencapai puluhan triliun rupiah setiap tahun. Namun, dana yang kembali diterima daerah melalui skema DBH masih tergolong sangat kecil.
“Kalau kami hitung dari Rp31 triliun, dana yang kami terima tahun 2025 sekitar Rp230 miliar. Jadi tidak sampai 1 persen,” ujarnya.
Kondisi tersebut, kata Zulfydar, menjadi salah satu alasan mengapa DPRD Kalbar sejak tahun lalu terus mendorong adanya evaluasi terhadap mekanisme pembagian dana yang diterima daerah. Ia menegaskan bahwa persoalan DBH merupakan kewenangan pemerintah pusat karena sumber pendapatan tersebut berasal dari pajak dan penerimaan negara yang dikelola secara nasional.
“Kami di DPR sudah mulai dari tahun lalu membicarakan ini, karena DBH ini pajaknya langsung dipotong di pusat,” katanya.
Dalam upaya memperkuat posisi Kalimantan Barat, DPRD juga mendorong percepatan optimalisasi Pelabuhan Kijing di Kabupaten Mempawah sebagai pintu utama ekspor daerah. Keberadaan pelabuhan tersebut dinilai sangat penting agar aktivitas ekspor komoditas unggulan Kalbar tidak lagi bergantung pada pelabuhan di provinsi lain.
“Salah satu sisinya memang upaya kita mempercepat Pelabuhan Kijing dan pelabuhan yang memang kita tidak bergantung kepada provinsi lain,” ujarnya.
Selain memperkuat infrastruktur logistik, DPRD Kalbar juga terus mengupayakan peningkatan persentase DBH yang diterima daerah agar lebih seimbang dengan kontribusi Kalimantan Barat terhadap perekonomian nasional.
“Kita harus sama-sama berjuang. Kita sedang mencari mekanisme yang baik, bagaimana DBH itu lebih besar,” katanya.
Zulfydar menegaskan bahwa tuntutan mahasiswa mengenai peningkatan DBH tidak bertentangan dengan sikap DPRD maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Sebaliknya, seluruh elemen memiliki tujuan yang sama, yakni memperjuangkan hak daerah agar memperoleh porsi yang lebih proporsional.
“Jadi saya kira apa yang diperjuangkan mahasiswa, kami sangat mendukung. Sejalan dengan pemerintah, sejalan dengan DPR,” tegasnya.
Terkait 16 tuntutan yang disampaikan mahasiswa dalam aksi di Bundaran Digulis, Zulfydar memastikan seluruh aspirasi tersebut akan dibahas secara serius oleh DPRD Kalbar sesuai bidang dan kewenangan masing-masing komisi.
“16 tuntutan itu pasti akan kami pilah ke komisi masing-masing dan itu akan dibahas di komisi masing-masing,” katanya.
Hasil pembahasan nantinya akan diteruskan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat maupun pemerintah pusat melalui mekanisme resmi. Bahkan, DPRD membuka peluang untuk membawa langsung aspirasi tersebut ke Jakarta sebagaimana yang pernah dilakukan dalam menindaklanjuti aksi mahasiswa sebelumnya.
“Itu nanti konklusinya Ketua DPRD menyampaikan kepada pemerintah pusat dan kepada Gubernur Kalimantan Barat,” ujarnya.
Di akhir keterangannya, Zulfydar mengaku memahami alasan mahasiswa turun ke jalan menyuarakan berbagai persoalan yang dihadapi daerah. Menurutnya, gerakan mahasiswa merupakan representasi suara masyarakat yang harus didengar dan diperhatikan oleh para pemangku kebijakan.
“Saya sangat mengerti apa yang diwakilkan, disuarakan mahasiswa adalah suara dari masyarakat banyak. Artinya kami memahami itu,” katanya.
Ia menilai mahasiswa memiliki peran penting sebagai mitra kritis dalam mengawal kebijakan publik dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Karena itu, DPRD Kalbar berkomitmen untuk tetap membuka ruang dialog dan menerima berbagai masukan yang disampaikan melalui aksi maupun forum-forum diskusi lainnya.
Dengan dukungan DPRD dan pemerintah daerah, perjuangan untuk meningkatkan Dana Bagi Hasil bagi Kalimantan Barat diharapkan semakin kuat. Langkah tersebut dinilai penting agar daerah penghasil seperti Kalbar memperoleh manfaat yang lebih adil dari kekayaan sumber daya yang selama ini menjadi penopang ekonomi nasional.[SK]
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
