– Forum Komunikasi (Forkom) Pemadam Kebakaran (Damkar) Swasta Kalimantan Barat (Kalbar) menyatakan komitmennya untuk tetap terlibat membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di wilayah Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya. Namun, keterlibatan relawan tetap dilakukan sesuai kemampuan serta mekanisme penanganan bencana yang telah ditetapkan pemerintah.
Sekretaris Forkom Damkar Swasta Kalbar, Eddy Zulkarnaen, mengatakan karhutla memiliki karakter berbeda dengan kebakaran permukiman maupun bangunan yang selama ini menjadi tugas utama pemadam kebakaran swasta.
Menurutnya, penanganan karhutla merupakan bagian dari penanggulangan bencana yang telah memiliki standar operasional prosedur (SOP) serta melibatkan berbagai instansi seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Manggala Agni, TNI-Polri, pemerintah daerah, hingga Masyarakat Peduli Api (MPA).
“Karhutla itu bencana. Berbeda dengan kami petugas pemadam kebakaran yang lebih banyak menangani kebakaran rumah penduduk, gudang, maupun bangunan lainnya. Untuk bencana, pemerintah sudah memiliki mekanisme, SOP, serta tim yang menangani,” ujar Eddy kepada Suarakalbar.co.id di Pontianak, Selasa (29/7/2026).
Meski demikian, Eddy menegaskan pihaknya tidak pernah mengabaikan laporan masyarakat yang membutuhkan bantuan. Selama masih dalam batas kemampuan dan kondisi memungkinkan, relawan damkar swasta tetap berupaya memberikan respons di lapangan.
“Kalau masyarakat menelepon kami dua sampai tiga kali, tidak mungkin kami tidak merespons. Kami tetap bergerak karena kami ini relawan. Namun kami juga memiliki keterbatasan anggaran dan sumber daya,” katanya.
Menurut Eddy, keterbatasan tersebut tidak hanya berkaitan dengan biaya operasional, tetapi juga jumlah personel. Sebagian besar anggota damkar swasta merupakan relawan yang memiliki pekerjaan utama sehingga tidak selalu dapat berada di lokasi kebakaran dalam waktu panjang.
“Tidak mungkin kami turun memadamkan api di lahan selama satu hari penuh. Anggota kami juga bekerja sehingga tidak bisa terus meninggalkan pekerjaannya. Kami tetap membantu, tetapi harus mempertimbangkan keselamatan personel maupun peralatan yang dimiliki,” jelasnya.
Eddy menyebut dalam berbagai rapat koordinasi bersama pemerintah, Forkom Damkar Swasta Kalbar selalu menyampaikan kesiapan untuk membantu penanganan karhutla apabila dibutuhkan.
Ia berharap dukungan terhadap relawan dapat diberikan terutama dalam bentuk kebutuhan operasional dasar seperti konsumsi, bahan bakar, dan perlengkapan pendukung lainnya.
“Dasar saja dibantu, seperti makan dan minum, bahan bakar, serta operasional lainnya. Itu sudah sangat membantu kami ketika diminta turun menangani karhutla,” ungkapnya.
Menurut Eddy, karhutla merupakan persoalan tahunan yang membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Luas wilayah Kalimantan Barat membuat penanganan kebakaran tidak dapat hanya mengandalkan satu institusi.
“Karhutla ini bencana tahunan, hampir setiap tahun terjadi di Kalimantan Barat. Kami sebenarnya siap membantu. Harapannya, pemadam kebakaran swasta bisa kembali diberdayakan, dibina, dan didukung agar lebih maksimal dalam membantu pemerintah,” ujarnya.
Ia menilai keberadaan damkar swasta dapat menjadi kekuatan tambahan dalam menghadapi kondisi darurat, terutama mengingat keterbatasan jumlah personel dan luas wilayah yang harus ditangani.
“Petugas pemerintah juga memiliki keterbatasan. Karena itu, kami berharap pemadam kebakaran swasta bisa menjadi mitra yang diperkuat untuk membantu penanganan karhutla sesuai kapasitas kami,” tambahnya.
Eddy juga mengajak pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk membuka ruang komunikasi yang lebih intensif guna membangun pola kerja sama yang berkelanjutan.
Menurutnya, koordinasi yang baik akan memperkuat upaya pencegahan maupun penanganan kebakaran di lapangan.
“Kami berharap pemerintah yang membidangi kebencanaan dapat mengajak kami duduk bersama mencari solusi terbaik. Sinergi yang kuat akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat,” harapnya.
Meski siap membantu, Eddy menegaskan Forkom Damkar Swasta Kalbar tetap berpegang pada prosedur keselamatan dan kewenangan dalam menjalankan tugas.
Ia menjelaskan, apabila kebakaran lahan berada dekat dengan permukiman dan mengancam keselamatan warga, pihaknya akan turun membantu pemadaman. Namun, untuk kebakaran lahan berskala luas yang jauh dari kawasan permukiman, penanganan utama tetap berada pada instansi yang memiliki kewenangan.
“Kalau kebakaran lahan sekitar 50 meter dari permukiman dan berpotensi mengancam warga, tentu kami akan membantu. Tetapi jika jauh dari permukiman, penanganan menyeluruh bukan menjadi tugas pokok kami sebagai damkar swasta,” jelasnya.
Eddy menambahkan, tugas utama damkar swasta tetap melindungi masyarakat dan kawasan permukiman dari ancaman kebakaran. Sementara dalam penanganan karhutla, pihaknya hadir sebagai unsur pendukung yang siap berkolaborasi dengan pemerintah dan instansi terkait.
“Fungsi pemadam kebakaran memang banyak, termasuk membantu masyarakat dalam penanganan karhutla. Namun tugas utama kami adalah melindungi permukiman dan bangunan yang mengalami musibah kebakaran. Semua tetap kami lakukan sesuai kemampuan, kewenangan, dan prosedur yang berlaku,” tutup Eddy.[SK]
.jpeg)