Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan melaksanakan panen padi di Kabupaten Mempawah, Kecamatan Anjungan, Kelurahan Anjungan Melancar, Rabu (7/1/2026).SUARASANGGAU/SK
Mempawah (Suara Sanggau) – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, melaksanakan panen padi di Kabupaten Mempawah, tepatnya di Kecamatan Anjungan, Kelurahan Anjungan Melancar, Rabu (7/1/2026). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari panen padi serentak nasional yang juga dilaksanakan oleh Presiden Republik Indonesia di Provinsi Jawa Barat.
Dalam kegiatan panen serentak itu, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmen pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang mandiri, khususnya dalam sektor pangan.
“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini, Rabu 7 Januari 2026, saya Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia, dengan ini mengumumkan telah tercapainya swasembada pangan tahun 2025 bagi seluruh bangsa Indonesia,” ujar Presiden Prabowo.
Presiden menyampaikan, keberhasilan swasembada pangan menjadi bukti kekuatan bangsa Indonesia. Hingga akhir tahun 2025, Indonesia tercatat memiliki lebih dari 3 juta ton cadangan beras di gudang pemerintah. Cadangan tersebut mencerminkan keberhasilan kebijakan pangan nasional sekaligus ketahanan bangsa dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, mengungkapkan rasa syukur atas terlaksananya panen padi di Kabupaten Mempawah. Ia menilai daerah tersebut memiliki potensi pertanian yang sangat besar, terutama dari luas lahan persawahan yang tersedia.
“Tadi saya sempat berdialog dengan Ibu Bupati. Memang Kabupaten Mempawah ini memiliki lahan sawah yang cukup luas. Ini menjadi modal penting untuk mewujudkan swasembada pangan,” ujarnya.
Krisantus menambahkan, dirinya bersama Gubernur Kalimantan Barat memiliki harapan besar agar Kalimantan Barat ke depan mampu mandiri dalam memproduksi padi untuk memenuhi kebutuhan daerah sendiri, sehingga tidak lagi bergantung pada pasokan beras dari luar.
“Artinya kita mampu memproduksi padi secara mandiri untuk kebutuhan Kalimantan Barat. Ini menjadi target bersama Pemerintah Provinsi,” tegasnya.
Ia juga menyambut baik kebijakan pemerintah pusat yang telah menetapkan harga gabah petani. Menurutnya, penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) tersebut memberikan kepastian ekonomi bagi petani dan menjadikan sektor pertanian sebagai mata pencaharian yang menjanjikan.
“Alhamdulillah, sekarang harga gabah sudah ditentukan oleh pemerintah. Dengan kondisi seperti ini, sawah bisa menjadi mata pencaharian utama masyarakat. Apalagi jika panen bisa dilakukan hingga empat kali setahun, tentu nilai ekonominya sangat besar,” jelasnya.
Mantan anggota DPR RI ini juga mengimbau pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Barat untuk terus mendorong penguatan sektor pertanian, mulai dari peningkatan produksi hingga kesejahteraan petani, guna mewujudkan Kalimantan Barat yang mandiri dan berdaulat pangan.
Di tempat yang sama, Bupati Mempawah, Erlina, menegaskan bahwa sektor pertanian merupakan sektor unggulan di Kabupaten Mempawah dalam menopang ketahanan pangan daerah. Menurutnya, keberhasilan swasembada pangan nasional menjadi bukti nyata bahwa petani Indonesia mampu berdiri di atas kekuatan sendiri dengan dukungan kebijakan pemerintah dan sinergi lintas sektor.
Erlina juga menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Mempawah untuk terus mendukung program strategis Kementerian Pertanian melalui penguatan peran penyuluh pertanian, peningkatan produksi dan produktivitas, serta pengembangan pertanian berkelanjutan berbasis teknologi dan kearifan lokal.
“Capaian ini tentu harus kita pertahankan demi kemandirian pertanian Indonesia. Kami optimistis swasembada pangan di Kabupaten Mempawah dapat terus terjaga untuk meningkatkan kesejahteraan petani,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat saat ini terus menggenjot upaya pencapaian swasembada pangan melalui berbagai program strategis, seperti Optimalisasi Lahan (OPLAH), Gerakan Tanam Padi Serentak, serta dukungan infrastruktur pengairan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I, dengan target surplus beras dan penguatan lahan siap tanam di seluruh wilayah Kalbar.[SK]
