Mempawah (Suara Sanggau) – Aksi unjuk rasa yang dilakukan sekitar 700 siswa SMK Negeri 1 Mempawah Hilir pada Rabu (5/8/2026) mendapat perhatian dari berbagai pihak. Aksi tersebut dinilai menjadi sinyal penting adanya persoalan yang perlu ditangani secara serius dalam lingkungan pendidikan.
Direktur Advokasi Indonesia Justice Watch (IJW), Sudianto Nursasi.SUARASANGGAU/SK
Demonstrasi para siswa dipicu beredarnya video viral di media sosial yang diduga melibatkan dua oknum guru. Peristiwa tersebut kemudian memunculkan tuntutan dari siswa agar pihak sekolah mengambil langkah tegas terhadap tenaga pendidik yang disebut dalam video tersebut.
Direktur Advokasi Indonesia Justice Watch (IJW), Sudianto Nursasi, menilai aksi yang melibatkan ratusan siswa tidak dapat dilihat sebagai kejadian biasa, melainkan menjadi indikasi adanya persoalan yang lebih mendasar dalam tata kelola sekolah.
Menurutnya, jumlah peserta aksi yang mencapai sekitar 700 siswa menunjukkan adanya akumulasi kekecewaan terhadap pengelolaan sekolah maupun dugaan perilaku oknum tenaga pendidik yang dinilai tidak mencerminkan keteladanan sebagai seorang pendidik.
“Sebuah aksi besar yang dilakukan peserta didik tentu menjadi perhatian serius. Kepala sekolah memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan lingkungan belajar tetap aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh siswa,” ujar Sudianto.
Ia menilai kepala sekolah tidak hanya bertanggung jawab terhadap aspek administrasi pendidikan, tetapi juga memiliki peran penting dalam menjaga keamanan moral dan psikologis peserta didik.
Menurutnya, sejumlah hal yang perlu menjadi bahan evaluasi di antaranya pengawasan terhadap perilaku tenaga pendidik, kecepatan respons terhadap dugaan pelanggaran, serta penguatan pembinaan etika di lingkungan sekolah.
IJW juga mendorong adanya pengawasan berkala terhadap tenaga pendidik, penyediaan saluran pengaduan yang aman bagi siswa maupun orang tua, serta penguatan pendidikan karakter di lingkungan sekolah.
Atas kondisi tersebut, Sudianto mendesak Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala SMKN 1 Mempawah Hilir.
“Selain itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar juga harus melakukan pemeriksaan terhadap dua oknum guru yang terindikasi bermasalah di sisi moral. Jika terbukti, harus ada tindakan tegas,” tegasnya.
Ia menambahkan, persoalan yang berkembang akibat video viral tersebut berpotensi mencoreng citra dunia pendidikan apabila tidak ditangani secara transparan, objektif, dan profesional.
Sebelumnya, sekitar 700 siswa SMKN 1 Mempawah Hilir menggelar aksi penyampaian aspirasi di lingkungan sekolah pada Rabu (5/8/2026) sekitar pukul 09.20 WIB.
Dalam aksi tersebut, para siswa menyampaikan tuntutan agar dua guru yang disebut dalam video viral tersebut tidak lagi mengajar di sekolah.
Aksi berlangsung tertib dengan pendampingan Ketua Komite Sekolah Aidimansyah. Setelah penyampaian aspirasi, pihak sekolah menggelar dialog di aula sekolah yang dihadiri kepala sekolah, komite sekolah, serta perwakilan siswa.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan siswa menyerahkan surat pernyataan berisi tuntutan agar kedua guru tersebut tidak lagi mengajar di SMKN 1 Mempawah Hilir.
Selain itu, siswa juga meminta pihak sekolah segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat untuk menyiapkan tenaga pendidik pengganti.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat terkait tuntutan evaluasi kepala sekolah maupun tindak lanjut atas aspirasi yang disampaikan para siswa.[SK]
.jpeg)
.jpeg)
