Sanggau (Suara Sanggau) – Anggota DPR RI, Paulus Hadi, menekankan pentingnya pembinaan dan edukasi masyarakat terkait persoalan imigrasi dalam kunjungan kerjanya ke Kantor Imigrasi Sanggau, Senin (02/03/2026).
Anggota Komisi XIII DPR RI Paolus Hadi saat kunjungi Kantor Imigrasi Sanggau.SUARASANGGAU/SK
Dalam kunjungan tersebut, Paulus Hadi menyoroti perlunya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai aturan keimigrasian, termasuk mekanisme pelaporan apabila terdapat warga negara asing (WNA) yang bekerja di wilayah mereka.
“Kita harus membina masyarakat kita untuk memahami imigrasi dan bagaimana cara melaporkan orang asing yang bekerja di daerah mereka,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi langkah Kantor Imigrasi Sanggau yang dinilai aktif melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas WNA di wilayah Kabupaten Sanggau.
“Saya senang melihat Kantor Imigrasi Sanggau telah melakukan pengawasan terhadap orang asing yang bekerja di wilayah Sanggau,” katanya.
Selain pengawasan, Paulus Hadi turut mendorong peningkatan kualitas pelayanan imigrasi kepada masyarakat, baik dalam pengurusan paspor maupun izin tinggal bagi warga negara asing.
“Kita harus meningkatkan pelayanan imigrasi agar masyarakat dapat dengan mudah mengurus dokumen-dokumen yang diperlukan,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Sanggau, Arung Safiro Untung, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah tindakan keimigrasian terhadap WNA yang melanggar aturan, termasuk deportasi.
“Kami telah melakukan 9 tindakan imigrasi terhadap warga negara asing yang bekerja di wilayah Sanggau dalam dua bulan terakhir,” jelasnya.
Saat ini, jumlah WNA yang bekerja di wilayah Sanggau tercatat sekitar 456 orang, dengan mayoritas berasal dari China, Taiwan, Belanda, dan Malaysia.
Arung menegaskan, pihaknya akan terus memperkuat pengawasan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kami akan terus melakukan pengawasan dan meningkatkan pelayanan imigrasi untuk masyarakat,” tambahnya.
Kunjungan kerja tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara DPR RI dan jajaran imigrasi dalam memastikan pengawasan orang asing berjalan optimal serta pelayanan publik di bidang keimigrasian semakin profesional dan responsif.[SK]
