Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono saat membuka FGD Manajemen Risiko pada PDAM Tirta Khatulistiwa, Selasa (20/01/2026).SUARASANGGAU/SK
Pontianak (Suara Sanggau) – Pemerintah Kota Pontianak terus memperkuat upaya peningkatan layanan air bersih melalui penguatan manajemen risiko di tubuh Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa. Langkah ini dinilai krusial seiring meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap ketersediaan air bersih yang berkualitas sebagai kebutuhan dasar sekaligus penopang kesehatan publik.
Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menegaskan bahwa meskipun Kota Pontianak dikelilingi sumber air yang melimpah, tantangan utama justru terletak pada kualitas dan keberlanjutan air bersih. Oleh karena itu, Focus Group Discussion (FGD) Manajemen Risiko yang digelar Perumda Tirta Khatulistiwa menjadi momentum strategis untuk melakukan pembenahan layanan secara menyeluruh.
“Air bersih adalah kebutuhan mendasar warga kota dan berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat. Di tengah berbagai keterbatasan, kita harus terus berupaya meningkatkan kualitas layanan. Manajemen risiko membantu kita mengidentifikasi masalah sekaligus peluang perbaikan,” ujar Edi usai membuka FGD, Selasa (20/1/2026).
Edi mengungkapkan sejumlah persoalan krusial yang harus ditangani secara sistematis, mulai dari kualitas air baku yang terdampak intrusi air laut, kondisi pipa yang sudah berusia tua dan rawan bocor, hingga tingkat kebocoran jaringan yang masih berada di angka 30,6 persen.
“Saya minta kebocoran bisa ditekan hingga di bawah 28 persen. Pipa Nipah Kuning yang sudah lama ditunggu diharapkan mulai beroperasi pada Februari,” tegasnya.
Selain persoalan teknis, Edi juga menyoroti berbagai permasalahan nonteknis di lapangan, seperti pencurian air, perusakan pipa, tunggakan pelanggan, serta pemborosan penggunaan air. Ia meminta manajemen PDAM lebih responsif terhadap keluhan masyarakat, memperkuat peran kehumasan, serta meningkatkan koordinasi lintas perangkat daerah, khususnya dengan Dinas PUPR, terutama saat pelaksanaan pembangunan jalan dan proyek strategis lainnya, termasuk Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T).
Sementara itu, Direktur Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa, Abdullah, menjelaskan bahwa FGD manajemen risiko digelar untuk mengawal seluruh rantai penyediaan air bersih, mulai dari hulu hingga hilir. Menurutnya, proses penyediaan air bersih di Pontianak memiliki kompleksitas tinggi karena bersumber dari Sungai Kapuas dan Sungai Landak, dengan tahapan panjang dari pengolahan hingga distribusi ke pelanggan.
“Dari air baku, prosesnya panjang sampai akhirnya air siap didistribusikan ke pelanggan. Di setiap tahapan itu ada risiko yang harus dikelola. Karena itu, kami meminta pendampingan dari BPKP agar potensi risiko bisa diantisipasi sejak awal,” jelas Abdullah.
FGD tersebut dilaksanakan selama beberapa hari dan dibagi per direktorat agar pembahasan lebih fokus dan mendalam. Abdullah menegaskan komitmen PDAM untuk menjalankan amanah Wali Kota Pontianak selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM), termasuk target peningkatan cakupan layanan hingga 100 persen.
Saat ini, cakupan layanan PDAM Tirta Khatulistiwa telah mencapai 90,6 persen dari total penduduk Kota Pontianak. Untuk terus meningkatkan cakupan tersebut, PDAM melakukan berbagai upaya, mulai dari mengaktifkan kembali pelanggan lama yang pasif hingga menjaring pelanggan baru.
“Dengan langkah ini, kami berharap layanan air bersih dapat menjangkau lebih banyak warga dan kualitas pelayanan semakin meningkat,” pungkas Abdullah.[SK]
