Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Desa Dabong melakukan panen perdana budidaya Udang Vaname yang menjadi capaian menggembirakan dalam pengembangan perhutanan sosial berbasis ekonomi hijau produktif dan berkelanjutan di Kabupaten Kubu Raya.SUARASANGGAU/SK
Pontianak (Suara Sanggau) – Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Desa Dabong mencatat capaian menggembirakan dengan melaksanakan panen perdana budi daya udang vaname di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata pengembangan perhutanan sosial berbasis ekonomi hijau yang produktif dan berkelanjutan.
Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kubu Raya, Ya’ Suharnoto, mengatakan panen perdana tersebut dilakukan pada areal seluas 9,5 hektare dan merupakan bagian dari rangkaian Delta Kapuas Project, sebuah inisiatif kolaboratif yang mengintegrasikan pengelolaan sumber daya alam secara lestari dengan penguatan ekonomi masyarakat desa.
“Panen perdana ini membuktikan bahwa kawasan hutan dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa mengabaikan prinsip kelestarian lingkungan,” ujar Ya’ Suharnoto di Kubu, Selasa.
Ia menjelaskan, budi daya udang vaname di Desa Dabong menerapkan konsep silvofishery, yakni sistem pengelolaan perikanan yang memadukan aktivitas tambak dengan fungsi kehutanan, khususnya ekosistem mangrove. Pendekatan ini dinilai mampu menjaga keseimbangan ekologis kawasan pesisir sekaligus memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat.
“Panen udang vaname oleh LPHD Desa Dabong memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan hutan dapat dilakukan secara lestari melalui pemberdayaan masyarakat,” jelasnya.
Lebih lanjut, KPH Kubu Raya memastikan seluruh aktivitas tambak tetap sejalan dengan prinsip kelestarian hutan. Silvofishery menjadi salah satu kegiatan unggulan karena mampu mengintegrasikan mangrove dengan budi daya udang, kepiting, serta komoditas perairan lainnya.
“Integrasi ini penting untuk menjaga fungsi ekologis kawasan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar,” tambahnya.
Dukungan terhadap kegiatan tersebut juga disampaikan Kepala Seksi Wilayah III Balai Perhutanan Sosial (BPS) Banjarbaru, Susanto. Ia menilai panen perdana udang vaname LPHD Desa Dabong sebagai hasil nyata dari kolaborasi multipihak dalam pemberdayaan masyarakat perhutanan sosial.
“Kegiatan ini sangat positif dan menunjukkan bahwa pendampingan yang tepat dapat menghasilkan keberhasilan usaha masyarakat perhutanan sosial,” katanya.
Susanto menambahkan, BPS Wilayah III Banjarbaru akan terus mendorong penguatan kelembagaan LPHD melalui bantuan alat ekonomi produktif, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan digitalisasi pemasaran agar produk perhutanan sosial memiliki nilai tambah dan jangkauan pasar yang lebih luas.
Ia berharap LPHD Desa Dabong dapat tumbuh mandiri dan menjadi percontohan bagi LPHD lainnya di Kalimantan Barat.
Sementara itu, dari sisi mitra pendukung, Head of Product CarbonEthics Linda Hartono menyambut baik keberhasilan panen perdana tersebut. Menurutnya, praktik silvofishery di Desa Dabong menjadi contoh pengelolaan pesisir yang selaras antara aspek lingkungan dan ekonomi.
“Kami sangat senang melihat hasil panen ini. Praktik silvofishery terbukti dapat berjalan seiring dengan budi daya, memberikan manfaat bagi ekosistem mangrove dan blue carbon sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Linda menjelaskan, CarbonEthics berperan dalam inisiasi dan penguatan konsep operasional program dengan fokus pada kelestarian mangrove dan ekosistem blue carbon. Program ini juga didukung mitra teknis seperti FISTEK serta pendamping lapangan dari SAMPAN Kalimantan, sehingga dirancang berkelanjutan hingga tingkat akar rumput.
Ke depan, CarbonEthics akan melanjutkan pendampingan pada siklus budi daya berikutnya, termasuk memperluas pelibatan masyarakat serta melakukan penanaman mangrove di area tambak.
“Panen perdana udang vaname di Desa Dabong menegaskan bahwa perhutanan sosial berpotensi menjadi solusi nyata dalam membangun ekonomi hijau yang inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat pesisir,” pungkasnya.[SK]
