Sekda Kalbar Harisson.SUARASANGGAU/SK
Forum tersebut menjadi langkah strategis untuk mewujudkan visi besar Kalimantan Barat: “Adil, Demokratis, Religius, Sejahtera, dan Berwawasan Lingkungan.” Smart Province disebut sebagai instrumen vital dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, sejalan dengan Prioritas Pembangunan Keempat.
Harisson menegaskan bahwa digitalisasi adalah keniscayaan untuk mewujudkan birokrasi yang responsif dan efisien. Menurutnya, tata kelola yang lambat, manual, dan terfragmentasi tidak lagi relevan dengan kebutuhan publik saat ini.
“Transformasi digital adalah solusi mutlak, bukan sekadar pilihan. Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada perguruan tinggi dan mahasiswa yang hadir karena kehadiran mereka menegaskan bahwa digitalisasi adalah kerja bersama,” ujar Harisson.
Ia menekankan bahwa pemerintah membutuhkan peran kampus sebagai mitra strategis dalam mencetak talenta digital dan menghilirisasi inovasi teknologi agar sesuai kebutuhan masyarakat.
Pemerintah Provinsi Kalbar memastikan transformasi digital berjalan selaras dengan regulasi nasional dan daerah, antara lain Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Peta Rencana SPBE Provinsi Kalbar, serta RPJMD 2025–2029.
Transformasi ini tidak hanya menghadirkan aplikasi, tetapi berfokus pada integrasi data menuju Ekosistem Data Terpadu, sehingga pelayanan publik dapat berjalan lebih cepat, akurat, dan terkoordinasi.
Pada kesempatan tersebut, Pemprov Kalbar meluncurkan dua program strategis: Layanan Internet Publik, Dirancang untuk pemerataan akses informasi, mengurangi kesenjangan digital antara kota dan desa, serta mendukung literasi digital masyarakat., Pemantauan Layanan Publik Berbasis CCTV, Berfungsi sebagai sarana pengawasan sekaligus alat pemantau kondisi lapangan secara real-time, memungkinkan pimpinan daerah merespons cepat berbagai persoalan masyarakat.
Harisson meminta para bupati dan wali kota menjadi garda terdepan digitalisasi di daerah masing-masing, serta memastikan pengembangan Smart City selaras dengan arsitektur SPBE provinsi dan nasional.
“Hindari sistem yang tumpang tindih dan pastikan setiap inovasi berdampak langsung pada pelayanan rakyat,” tegasnya.
Harisson berharap forum panel yang digelar mampu memberikan pencerahan terkait kebijakan nasional, peran akademisi, hingga pemanfaatan teknologi imersif untuk promosi pariwisata dan investasi di tingkat global.
Ia menutup sambutan dengan ajakan untuk memperkuat kolaborasi demi mempercepat transformasi digital di Kalimantan Barat.
“Mewujudkan Kalimantan Barat sebagai Provinsi Cerdas membutuhkan kerja keras dan kerja sama semua pihak — pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media. Mari jadikan momentum ini sebagai titik tolak percepatan transformasi digital di Bumi Khatulistiwa.”[SK]
