 |
| Prakiraan Cuaca BMKG. SUARASANGGAU/SK |
Hal tersebut ditegaskan Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan saat memimpin Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Kalimantan Barat Menghadapi Bencana Hidrometeorologi Basah Tahun 2026/2027 di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (6/10/2026).
Ria Norsan mengatakan, rapat koordinasi tersebut menjadi momentum untuk menyatukan langkah seluruh unsur pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dalam menghadapi potensi bencana.
“Kita tidak boleh bergerak sendiri-sendiri. Kita harus satu irama,” tegasnya.
Sejumlah bencana yang berpotensi terjadi selama musim penghujan antara lain banjir, banjir rob, banjir genangan, angin puting beliung, hingga tanah longsor atau tanah bergerak. Karena itu, menurutnya, mitigasi harus dilakukan sejak dini.
Berdasarkan rekapitulasi BPBD, terdapat 114 kecamatan dan 559 desa/kelurahan di Kalimantan Barat yang berpotensi rawan banjir.
Kapuas Hulu tercatat sebagai daerah dengan jumlah desa/kelurahan rawan banjir terbanyak, yakni 104 desa/kelurahan. Selanjutnya Landak 82, Melawi 80, Sanggau 59, Bengkayang 45, Sintang 39, Sekadau 36, Mempawah 33, Ketapang 26, Kayong Utara 21, Kubu Raya 18, Kota Singkawang 7, Sambas 6, dan Kota Pontianak 3 kelurahan.
“Saya minta Bapak/Ibu Bupati dan Wali Kota memahami betul titik-titik rawan di wilayahnya masing-masing,” ujar Ria Norsan.
Ia menjelaskan, potensi banjir di Kalimantan Barat dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kerusakan lingkungan, tingginya intensitas curah hujan, rendahnya kapasitas drainase dan aliran akibat penyempitan serta pendangkalan, kondisi topografi, hingga pengaruh pasang laut.
Dampak banjir juga tidak hanya dilihat dari luas, kedalaman dan lamanya genangan. Kerugian masyarakat akibat kerusakan areal pertanian dan tambak, infrastruktur, terganggunya transportasi hingga kenaikan harga kebutuhan pokok juga harus menjadi perhatian.
Ria Norsan meminta seluruh pihak menjadikan kejadian bencana pada 2025 sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat kesiapsiagaan tahun ini.
Berdasarkan data BPBD hingga 9 Desember 2025, tercatat 30 kejadian bencana di Kalimantan Barat dan seluruhnya merupakan banjir. Bencana tersebut berdampak terhadap 450.386 jiwa, menyebabkan 6.654 jiwa mengungsi dan dua orang meninggal dunia.
Selain itu, sebanyak 73.350 unit rumah terdampak banjir. Dari jumlah tersebut, 89 rumah mengalami rusak ringan, dua rusak sedang dan lima rusak berat. Lima jembatan juga mengalami kerusakan berat.
“Angka-angka ini bukan sekadar statistik, tetapi gambaran nyata penderitaan warga kita. Tahun ini kita harus lebih siap agar dampaknya dapat ditekan,” tegasnya.
Untuk memperkuat kesiapsiagaan, Pemprov Kalbar meminta pemerintah kabupaten/kota memastikan seluruh langkah antisipasi berjalan. Perangkat daerah di tingkat provinsi juga diminta menyiapkan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung penanganan bencana.
Table Top Exercise juga diminta dilaksanakan sesuai rencana kontingensi yang telah disusun. Pemerintah Provinsi Kalbar turut menghimpun relawan dan berbagai dukungan lainnya untuk memperkuat kesiapsiagaan di tingkat provinsi.
Kepada para bupati dan wali kota, Ria Norsan meminta enam langkah utama dilakukan, yakni menyosialisasikan daerah rawan bencana, memastikan tempat evakuasi akhir siap digunakan, serta memastikan camat, lurah dan kepala desa meningkatkan kesiapsiagaan.
Selain itu, setiap perangkat daerah diminta menyiapkan sumber daya, mengaktifkan Pusdalops BPBD apabila telah tersedia, serta melaksanakan simulasi pertolongan sesuai rencana kontingensi.
Camat, kepala desa dan lurah juga diminta menjadi garda terdepan dalam memastikan ketersediaan tempat evakuasi sementara di wilayah rawan. Masyarakat harus mendapatkan pemahaman mengenai langkah yang perlu dilakukan ketika bencana terjadi.
“Kesiapsiagaan tidak akan berhasil tanpa peran masyarakat. Kita harus memastikan informasi bencana dipahami dan direspons dengan evakuasi tepat waktu ke tempat yang aman,” katanya.
Ria Norsan menegaskan, penanggulangan banjir tidak dapat hanya dibebankan kepada BPBD. Penanganannya membutuhkan kerja sama lintas sektor.
Upaya tersebut mencakup pembangunan atau normalisasi waduk dan bendungan, pembangunan kanal, normalisasi saluran, serta konservasi tanah dan air di wilayah hulu sungai.
Selain pembangunan fisik, pemerintah juga perlu memperkuat sistem prakiraan dan peringatan dini, penyuluhan serta edukasi kepada masyarakat. Pengawasan dan penegakan hukum terhadap tata ruang dan pola pemanfaatan dataran banjir serta daerah aliran sungai (DAS) hulu juga perlu diperkuat.
Menurutnya, bencana memang tidak sepenuhnya dapat dicegah. Namun, risiko korban dan kerugian dapat ditekan apabila kesiapsiagaan dilakukan secara matang dan terkoordinasi.
Ia meminta seluruh arahan hasil rapat koordinasi segera ditindaklanjuti dengan langkah nyata dan dilaporkan perkembangannya.
“Mari kita wujudkan semangat ‘Reaktif, Cepat, dan Tangguh’ dalam melindungi masyarakat Kalimantan Barat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BMKG Kalimantan Barat Erika Mardiyanti mengingatkan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah selama musim penghujan.
Erika menekankan pentingnya pemerintah daerah memahami kondisi cuaca dan dinamika atmosfer yang berkembang, terutama potensi hujan berintensitas tinggi yang dapat memicu berbagai bencana hidrometeorologi.
“Informasi cuaca dan peringatan dini dari BMKG perlu menjadi salah satu dasar dalam menentukan langkah antisipasi dan kesiapsiagaan di lapangan. Koordinasi antara BMKG, BPBD, pemerintah daerah hingga masyarakat perlu terus diperkuat agar informasi mengenai potensi cuaca ekstrem dapat segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
Ia mengingatkan kondisi cuaca dapat berubah dengan cepat. Karena itu, pemerintah daerah dan masyarakat diminta mencermati informasi prakiraan serta peringatan dini yang dikeluarkan BMKG secara berkala.
“Yang paling penting adalah bagaimana informasi yang kami sampaikan bisa segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Erika, kesiapsiagaan menjadi kunci untuk mengurangi risiko dan dampak bencana. Dengan mengetahui potensi cuaca sejak dini, pemerintah daerah dapat menyiapkan personel, peralatan, lokasi evakuasi serta memastikan jalur komunikasi kebencanaan berjalan dengan baik.
BMKG Kalbar juga mendorong penguatan koordinasi lintas sektor agar informasi prakiraan dan peringatan dini dapat diteruskan secara cepat hingga ke masyarakat, terutama di wilayah yang berpotensi mengalami banjir, tanah longsor maupun angin kencang.
“Melalui rapat koordinasi ini, kami berharap terbangun kesamaan langkah antara BMKG, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, BPBD dan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi musim penghujan 2026/2027,” tutupnya.
Rakor tersebut dihadiri pejabat yang mewakili bupati/wali kota se-Kalimantan Barat, kepala perangkat daerah lingkup Pemprov Kalbar, Kepala BMKG Kalbar, serta kepala BPBD kabupaten/kota se-Kalimantan Barat.[SK]
