 |
| Wakil Bupati Sanggau saat diwawancara usai memimpin rapat.SUARASANGGAU/SK |
Sanggau (Suara Sanggau) – Pemerintah Kabupaten Sanggau resmi mengalihkan status penanganan bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari tanggap darurat menjadi transisi darurat pemulihan, terhitung 21 September 2026.
Pengalihan status tersebut diumumkan Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, dalam Rapat Evaluasi Status Tanggap Darurat Bencana Asap akibat Karhutla Kabupaten Sanggau Tahun 2026 yang digelar di Ruang Rapat VIP Sabang Merah Kantor Bupati Sanggau, Senin (21/9/2026).
Susana menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel Satuan Tugas (Satgas) Tanggap Darurat yang telah bekerja selama hampir 28 hari dalam menangani karhutla di Kabupaten Sanggau.
“Terima kasih kepada seluruh tim Satgas Tanggap Darurat yang sudah bekerja hampir 28 hari. Puji Tuhan penanganan terhadap kondisi karhutla Kabupaten Sanggau bisa kita arahkan dengan hasil bahwa Kabupaten Sanggau mampu menekan titik hotspot rendah dibandingkan dengan beberapa kabupaten yang lain,” ujar Susana.
“Dan pada hari ini, per tanggal 21 September tahun 2026, maka status dari tanggap darurat resmi kita alihkan menjadi status transisi darurat pemulihan,” sambungnya.
Meski status penanganan telah dialihkan, Susana menegaskan terdapat sejumlah hal yang tetap harus menjadi perhatian. Sinergi antarunsur Satgas harus terus berjalan, sementara keselamatan dan kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
Ia mengatakan, rapat lanjutan mengenai status transisi darurat pemulihan akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sanggau. Masyarakat juga diminta tetap bekerja sama dan mematuhi ketentuan yang berlaku selama masa transisi.
“Bukan berarti nanti lalu kita tidak patuh terhadap protokol. Walaupun transisi tapi kita tetap mematuhi protokol kesehatan dan aktivitas publik,” pintanya.
Susana juga mengingatkan masih adanya lahan pertanian masyarakat yang belum dibakar. Ia meminta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) melakukan pengawasan serta pelaporan agar aktivitas pembakaran lahan tidak memicu peningkatan titik panas di wilayah Sanggau.
Menurutnya, pengawasan tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, termasuk media dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
“Butuh kerja sama terutama dari media juga,” ujarnya.
Pengalihan status ini juga berkaitan dengan dampak karhutla terhadap berbagai aktivitas pemerintahan dan masyarakat. Sejumlah kegiatan, seperti event pariwisata, festival budaya dan kegiatan lainnya sempat mengalami pembatasan yang berdampak terhadap sektor ekonomi, pendidikan dan kesehatan.
Selain itu, status tanggap darurat turut berpengaruh terhadap pelaksanaan dan penyerapan anggaran dalam APBD Kabupaten Sanggau Tahun 2026.
“Apabila kita tidak mampu dalam penanganan maka statusnya akan dialihkan ke tingkat yang lebih tinggi, bisa saja provinsi yang ambil alih,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Susana juga menyoroti minimnya keterlibatan sejumlah perusahaan dan investor dalam penanganan karhutla berdasarkan laporan instansi vertikal.
Ia menegaskan, perusahaan yang beroperasi di wilayah Sanggau harus memiliki sarana pendukung penanganan karhutla, termasuk alat pemadam api ringan (APAR) dan embung air.
“Nanti akan kami bahas bahwa setiap perusahaan wajib memiliki APAR dan embung air dan mereka harus mampu distribusi untuk penanganan hotspot titik api dan juga distribusi air di sekitar tempat mereka berinvestasi kepada masyarakat sekitarnya,” tegasnya.
Pemkab Sanggau selanjutnya akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan pendataan terhadap kewajiban perusahaan melalui surat edaran Bupati Sanggau.
Di akhir sambutannya, Susana kembali mengingatkan masyarakat agar tetap menjaga kesehatan dan menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, mengingat dampak asap masih perlu diwaspadai.
“Sekali lagi terima kasih. Status tanggap darurat ini kita alihkan ke transisi, bukan berarti kita sudah di posisi baik, tentunya dampaknya masih banyak. Tetap patuhi protokol kesehatan,” tutupnya. [SK]
