 |
| Data Karhutla. SUARASANGGAU/SK |
Untuk mendukung penanganan karhutla di tingkat provinsi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menerima Bantuan Presiden sebesar Rp40 miliar.
Berdasarkan pengajuan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) dari perangkat daerah dan instansi yang terlibat, hingga periode pelaporan anggaran yang telah dicairkan mencapai Rp13.160.660.413. Realisasi tersebut setara dengan 32,90 persen dari total pagu Bantuan Presiden untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Dengan demikian, masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp26.839.339.587. Penggunaan anggaran dilakukan berdasarkan kebutuhan penanganan di lapangan serta pengajuan RKB sesuai ketentuan yang berlaku.
Anggaran yang telah dicairkan digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan penanganan karhutla. Di antaranya operasi pemadaman darat dan metode suntik gambut, pengadaan bahan bakar minyak, logistik, konsumsi, serta mobilisasi tim.
Anggaran juga digunakan untuk operasional posko pengungsian, distribusi logistik dan evakuasi masyarakat sebesar Rp540 juta, pengadaan sarana dan prasarana pemadaman Rp442.379.340, serta bantuan kesehatan berupa masker, vitamin, obat-obatan dan oksigen sebesar Rp898.720.750.
Selain itu, terdapat insentif pemadaman sebesar Rp977.085.000, dukungan logistik kepada Masyarakat Peduli Api dan relawan sebesar Rp500 ribu, serta dukungan penyaluran air bersih sebesar Rp217.146.
Sementara itu, anggaran untuk pemulihan ekosistem lahan gambut bekas terbakar hingga periode pelaporan belum terdapat realisasi pencairan.
Pencairan anggaran tersebut melibatkan sejumlah perangkat daerah, di antaranya BPBD, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas PUPR dan Dinas Perkim. Dukungan juga diberikan unsur KODAM, POLDA dan LANUD melalui koordinasi bersama BPBD.
Secara umum, penggunaan Bantuan Presiden difokuskan pada tiga bidang utama, yakni pemadaman karhutla, perlindungan masyarakat, dan pemulihan ekosistem.
Pada aspek pemadaman, dukungan diarahkan untuk operasi darat, metode suntik gambut, penyediaan logistik hingga mobilisasi personel. Sementara perlindungan masyarakat dilakukan melalui operasional posko, distribusi bantuan, evakuasi, serta pelayanan kesehatan bagi warga terdampak kabut asap, terutama masyarakat yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Adapun pada aspek pemulihan, pemerintah menyiapkan dukungan untuk rehabilitasi lahan gambut dan lingkungan yang terdampak kebakaran.
Tidak hanya untuk pemerintah provinsi, Bantuan Presiden juga dialokasikan kepada sejumlah pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Barat.
Berdasarkan Laporan Realisasi Penanganan Karhutla Kementerian Dalam Negeri per Jumat, 2 Oktober 2026, total Bantuan Presiden yang dialokasikan untuk pemerintah daerah di Kalimantan Barat mencapai Rp205 miliar.
Dari total alokasi tersebut, realisasi penanganan karhutla di tingkat provinsi serta kabupaten/kota tercatat sebesar Rp36.005.301.431 atau sekitar 17,56 persen.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara tepat sasaran, akuntabel dan menyesuaikan kebutuhan penanganan di lapangan.
Kolaborasi pemerintah daerah bersama TNI, Polri, relawan, Masyarakat Peduli Api serta seluruh elemen masyarakat juga terus diperkuat guna mengendalikan karhutla sekaligus meminimalkan dampak yang ditimbulkan terhadap kesehatan, lingkungan dan aktivitas masyarakat.[SK]
