.jpeg) |
| Pemkab Melawi Gelontorkan BTT Rp600 Juta untuk Penanganan Karhutla, BPBD: Dukungan Diberikan Bertahap.SUARASANGGAU/SK |
Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Melawi, pemerintah daerah telah mengalokasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) dengan total mencapai Rp600 juta untuk mendukung penanganan karhutla sepanjang 2026.
Kepala BPBD Kabupaten Melawi, Daniel, mengatakan anggaran tersebut disalurkan dalam dua tahap dengan menyesuaikan perkembangan kondisi dan kebutuhan penanganan karhutla di wilayah Melawi.
“Dukungan BTT untuk penanganan Karhutla sampai saat ini sudah diberikan dalam dua tahap dengan total Rp600 juta,” ujar Daniel kepada jurnalis Suarakalbar.co.id, Selasa (1/9/2026).
Pada tahap pertama, Pemkab Melawi mengalokasikan BTT sebesar Rp200 juta. Anggaran tersebut diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan mendesak agar operasi penanganan karhutla tetap berjalan.
Dana tersebut antara lain digunakan untuk mendukung insentif personel Satgas, konsumsi, bahan bakar minyak (BBM) kendaraan dan mesin operasional, serta pengadaan selang mesin pemadam untuk mengganti sejumlah peralatan yang rusak atau tidak layak digunakan.
“Anggaran tahap pertama kita prioritaskan untuk kebutuhan yang sifatnya mendesak agar personel tetap bisa bergerak dan peralatan pemadaman yang rusak dapat segera diganti,” jelasnya.
Namun, seiring meningkatnya intensitas dan cakupan penanganan karhutla, kebutuhan operasional di lapangan ikut bertambah. Pemkab Melawi kemudian kembali mengalokasikan BTT tahap kedua sebesar Rp400 juta.
Daniel menjelaskan, anggaran tahap kedua digunakan untuk memperluas dukungan operasi Satgas, termasuk bagi personel dan relawan yang terlibat dalam penanganan karhutla.
Selain itu, anggaran tersebut mendukung operasional di tingkat kecamatan, konsumsi, BBM, hingga perawatan dan servis kendaraan operasional yang terus digunakan untuk mobilisasi pemadaman.
“Ketika titik penanganan bertambah dan operasi harus bergerak sampai ke kecamatan serta lokasi-lokasi yang cukup jauh, kebutuhan operasional otomatis meningkat,” katanya.
Menurut Daniel, penanganan karhutla tidak hanya membutuhkan peralatan pemadam, tetapi juga dukungan terhadap seluruh kebutuhan operasional personel di lapangan.
Luasnya wilayah Kabupaten Melawi dengan lokasi kebakaran yang tersebar membuat mobilisasi personel dan peralatan membutuhkan dukungan anggaran yang memadai.
“Yang harus digerakkan bukan hanya alat pemadam. Ada personel, relawan, kendaraan, mesin pompa, BBM, konsumsi, perawatan sarana, komunikasi hingga transportasi,” ungkapnya.
Penanganan karhutla di Melawi melibatkan berbagai unsur lintas sektor. Mulai dari BPBD, TNI-Polri, Manggala Agni, pemerintah kecamatan dan desa, pemadam kebakaran, TAGANA, perusahaan, organisasi kemasyarakatan, relawan hingga masyarakat.
Daniel menilai keterlibatan seluruh unsur tersebut menjadi faktor penting dalam mempercepat penanganan kebakaran di berbagai lokasi.
“Karena itu, ketika skala kebakaran meningkat, kebutuhan dukungan operasional juga ikut meningkat,” ungkapnya.
Ia menyampaikan, dukungan anggaran tersebut merupakan bentuk perhatian Pemkab Melawi terhadap penanganan bencana di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah daerah.
Menurutnya, keselamatan masyarakat dan penanganan bencana tetap menjadi bagian penting yang harus mendapatkan dukungan pemerintah.
Peningkatan dukungan dari Rp200 juta pada tahap pertama menjadi Rp400 juta pada tahap kedua juga menunjukkan adanya penyesuaian anggaran berdasarkan perkembangan kondisi di lapangan.
“Penanganan bencana itu dinamis. Kebutuhan di awal tentu berbeda dengan ketika kondisi semakin berkembang. Karena itu dukungan anggaran juga harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah,” ujarnya.
Daniel menegaskan, Pemkab Melawi tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi karhutla. Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, pemerintah pusat, TNI-Polri, Manggala Agni, dunia usaha, pemerintah desa, kecamatan, relawan dan masyarakat terus dilakukan.
“Karhutla bukan persoalan satu organisasi atau satu instansi. Ini merupakan tanggung jawab bersama,” tegasnya.
Ia menilai pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan koordinasi, komando dan dukungan dasar operasional berjalan dengan baik. Namun, keberhasilan pengendalian karhutla juga sangat bergantung pada keterlibatan seluruh unsur di lapangan.
Terkait penggunaan anggaran, Daniel memastikan pengelolaan BTT tetap dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
Ia memahami masyarakat memiliki hak untuk mengetahui sumber serta penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk penanganan bencana.
“Prinsip akuntabilitas dan transparansi tetap menjadi bagian penting dalam penggunaan anggaran,” katanya.
Daniel juga menegaskan bahwa Rp600 juta tersebut merupakan dukungan BTT yang diberikan kepada BPBD secara bertahap. Sementara penanganan karhutla secara keseluruhan turut melibatkan sumber daya dari berbagai instansi dan unsur lainnya sesuai kewenangan masing-masing.
Karena itu, dukungan penanganan karhutla tidak semata-mata dapat diukur dari besaran anggaran pemerintah daerah, tetapi juga dari mobilisasi personel, kendaraan, peralatan dan sumber daya lintas sektor yang setiap hari bekerja di lapangan.
Di tengah penanganan yang masih membutuhkan kerja bersama, Daniel menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel dan relawan yang terus berjibaku menangani karhutla.
Menurutnya, petugas di garis depan menghadapi berbagai tantangan, mulai dari panas, asap, jarak tempuh yang jauh hingga risiko keselamatan.
“Kami menyampaikan penghargaan kepada seluruh personel Satgas, TNI, Polri, Manggala Agni, pemerintah kecamatan dan desa, perusahaan, organisasi kemasyarakatan, relawan serta masyarakat yang telah bekerja keras di lapangan,” tuturnya.
Daniel menambahkan, Pemkab Melawi akan terus melakukan evaluasi terhadap perkembangan karhutla. Apabila kondisi lapangan membutuhkan dukungan tambahan, hal tersebut akan menjadi bagian dari evaluasi dan koordinasi lebih lanjut dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kemampuan keuangan daerah.
“Yang dibutuhkan saat ini bukan siapa yang paling banyak bekerja atau siapa yang paling besar mengeluarkan anggaran. Yang paling penting adalah kesatuan komando, gotong royong, keterbukaan informasi dan keberpihakan kepada masyarakat serta para petugas yang bekerja di garis depan,” pungkasnya.[SK]
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
