Susana Herpena.SUARASANGGAU/SK
Sanggau (Suara Sanggau) – Pemerintah Kabupaten Sanggau menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan program yang berdampak langsung terhadap kepentingan masyarakat dalam pembahasan Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, seusai mengikuti Rapat Paripurna Jawaban Eksekutif atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Sanggau terkait Rancangan APBD Perubahan 2026 di ruang rapat lantai 3 DPRD Sanggau, Selasa (22/9/2026).
Susana mengatakan, jawaban Bupati Sanggau atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD menjadi salah satu masukan penting bagi pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan APBD Perubahan 2026.
“Hari ini kita melaksanakan paripurna jawaban atas pemandangan umum dari fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sanggau. Jawaban dari Bapak Bupati tentunya ini adalah beberapa saran dan pendapat masukan yang akan menjadi pembahasan utama pihak eksekutif dalam menentukan arah APBD Perubahan tahun 2026,” ujarnya.
Menurutnya, pembahasan APBD Perubahan tetap mengacu pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan, yakni Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja), serta Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026.
“Ini tidak keluar dari koridor RKPD, Renja, dan juga KUA-PPAS anggaran tahun 2026 yang diusulkan. Jadi hanya tinggal bergeser dan nanti untuk pengesahan itu pada tanggal 28 September 2026 mendatang,” jelasnya.
Susana menjelaskan, rapat gabungan antara eksekutif dan legislatif tidak kembali dilanjutkan karena Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebelumnya telah melakukan pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD Sanggau terkait APBD Perubahan secara umum.
“Tim anggaran sudah rapat dengan pihak Banggar dan di situ sudah dibahas untuk APBD Perubahan secara umum,” katanya.
Dalam pembahasan tersebut, pemerintah daerah memastikan penggunaan anggaran tetap diarahkan pada skala prioritas yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Kebijakan itu juga disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Mulai kita lihat, artinya kita juga mengucap dan komitmen bahwa lebih fokus kepada skala prioritas yang langsung menyentuh kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegas Susana.
Sejumlah sektor menjadi perhatian pemerintah daerah dalam APBD Perubahan 2026, di antaranya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kesehatan, pendidikan, serta pembangunan infrastruktur.
“Artinya kita melanjutkan ada beberapa skala prioritas, yang memang seperti penanganan karhutla, terutama kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang menjadi skala prioritas di Kabupaten Sanggau,” ujarnya.
Susana menambahkan, pergeseran anggaran dalam APBD Perubahan 2026 tidak terlalu besar. Pemerintah daerah tetap mempertahankan fokus anggaran pada program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Salah satunya melalui alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) yang digunakan untuk mendukung penanganan karhutla di 15 kecamatan di Kabupaten Sanggau.
“Memang pergeseran kita tidak terlalu banyak. Artinya di perubahan hanya bergeser dari beberapa anggaran, kita tetap fokus kepada prioritas yang langsung menyentuh pada masyarakat Kabupaten Sanggau, terutama kemarin di BTT juga yang masuk di perubahan, yaitu untuk penanganan karhutla 15 kecamatan,” pungkasnya. [SK]
