Wagub Kalbar, Krisantus Kurniawan secara resmi membuka Rapat Kerja Badan Pengelola Aset Bisnis dan Investasi (BP-ABI) serta Sosialisasi Ikatan Petani dan Peternak Produk Pangan Kalimantan Barat (IP4KB) bersama Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Barat di Aula Universitas Panca Bhakti Pontianak, Rabu (15/7/2026).SUARASANGGAU/SK.jpeg)
Hal tersebut disampaikan Krisantus saat membuka Rapat Kerja Badan Pengelola Aset Bisnis dan Investasi (BP-ABI) serta Sosialisasi Ikatan Petani dan Peternak Produk Pangan Kalimantan Barat (IP4KB) bersama Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Barat di Aula Universitas Panca Bhakti Pontianak, Rabu (15/7/2026).
Kegiatan tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, petani, dan peternak dalam membahas pengembangan sektor peternakan, tata niaga hasil ternak, kebijakan investasi, serta upaya meningkatkan kemandirian pangan daerah.
Dalam sambutannya, Krisantus mengungkapkan bahwa Kalimantan Barat masih menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan konsumsi ternak masyarakat. Sejumlah komoditas seperti babi, sapi, dan kambing masih bergantung pada pasokan dari luar daerah.
Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian bersama dengan mendorong peningkatan produksi peternakan lokal agar kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi dari hasil produksi daerah sendiri.
“Kita harus mampu memperkuat produksi ternak daerah agar kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi dari Kalimantan Barat sendiri. Hal ini memerlukan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan,” tegas Krisantus.
Ia menjelaskan, pengembangan sektor peternakan tidak cukup hanya dengan meningkatkan jumlah produksi, tetapi juga harus didukung pembinaan peternak, penyediaan sarana dan prasarana, kemudahan akses permodalan, serta sistem tata niaga yang lebih terintegrasi.
Krisantus meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait menyusun strategi komprehensif agar sektor peternakan mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan para peternak.
Selain itu, ia mendorong penguatan kerja sama antardaerah dalam distribusi dan perdagangan ternak. Menurutnya, keberadaan fasilitas pendukung seperti karantina hewan sangat penting untuk menjamin kesehatan ternak sebelum dipasarkan.
“Kita harus menyiapkan sistem yang baik mulai dari produksi, distribusi hingga pemasaran. Dengan begitu, peternak memperoleh keuntungan yang layak dan masyarakat mendapatkan produk yang berkualitas,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Krisantus juga menyoroti peluang besar pemanfaatan Pelabuhan Kijing di Kabupaten Mempawah sebagai pelabuhan internasional untuk mendukung ekspor berbagai komoditas unggulan Kalimantan Barat, termasuk produk peternakan.
Menurutnya, peningkatan konektivitas dan dukungan logistik menjadi faktor penting dalam memperkuat daya saing produk daerah, baik di tingkat nasional maupun pasar internasional.
Di sisi lain, Wakil Gubernur mengingatkan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik. Ia menilai masih terdapat potensi penerimaan daerah yang dapat dimaksimalkan melalui pengawasan dan tata kelola yang lebih kuat.
Dalam bidang ketenagakerjaan, Krisantus juga mengajak dunia usaha memberikan ruang lebih luas bagi tenaga kerja lokal sesuai kompetensi yang dimiliki. Ia menilai lulusan perguruan tinggi di Kalimantan Barat memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan daerah.
“Kita harus memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal agar dapat berkontribusi dalam pembangunan daerah sesuai kemampuan dan keahlian yang mereka miliki,” katanya.
Krisantus berharap Rapat Kerja BP-ABI dan Sosialisasi IP4KB menghasilkan rekomendasi yang konkret dan dapat diterapkan untuk memperkuat sektor peternakan serta investasi di Kalimantan Barat.
“Kami berharap hasil rapat kerja ini dapat disinergikan dengan program Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sehingga menjadi langkah bersama dalam membangun sektor peternakan yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak serta memperkuat ketahanan pangan daerah,” pungkasnya.
Dengan dibukanya kegiatan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap sinergi antara pemerintah, masyarakat adat, dunia usaha, dan pelaku sektor pangan dapat menjadi fondasi dalam mewujudkan Kalbar yang lebih mandiri dan memiliki daya saing ekonomi yang kuat.[SK]
.jpeg)
.jpeg)
