Lombok (Suara Sanggau) – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi antardaerah sebagai langkah strategis dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan nasional..jpeg)
Gubernur Kalbar Ria Norsan hadiri Rapat Kerja Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang berlangsung di Aruna Senggigi Hotel, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Kamis (16/7/2026).SUARASANGGAU/SK
Komitmen tersebut disampaikan Ria Norsan saat menghadiri Rapat Kerja Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang berlangsung di Aruna Senggigi Hotel, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Kamis (16/7/2026).
Menurut Ria Norsan, APPSI memiliki peran penting sebagai wadah komunikasi strategis antara pemerintah provinsi dalam menyelaraskan kebijakan pembangunan, memperkuat koordinasi, serta mencari solusi bersama terhadap berbagai persoalan yang dihadapi daerah.
“APPSI menjadi wadah yang sangat strategis bagi kita semua untuk berbagi pengalaman, menyamakan persepsi, dan merumuskan langkah-langkah konkret dalam mempercepat pembangunan di daerah masing-masing,” ujar Ria Norsan.
Ia menjelaskan, kolaborasi antardaerah tidak hanya memperkuat hubungan pemerintahan, tetapi juga menjadi ruang bagi setiap provinsi untuk saling bertukar inovasi, berbagi praktik terbaik, serta mengoptimalkan potensi daerah masing-masing.
Melalui forum tersebut, lanjutnya, pemerintah daerah dapat membahas berbagai isu strategis, mulai dari tata kelola pemerintahan, peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi daerah, hingga upaya memperjuangkan kebijakan nasional yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Tentu kita juga melakukan koordinasi, diskusi, serta pertukaran informasi dengan rekan-rekan dari provinsi lain untuk membahas tata kelola pemerintahan daerah, percepatan pembangunan, maupun berbagai isu strategis yang menjadi perhatian bersama,” katanya.
Ria Norsan juga menekankan pentingnya inovasi daerah dalam mengelola sumber daya lokal agar mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, pemerintah provinsi harus terus beradaptasi dan mencari terobosan baru agar pembangunan dapat berjalan lebih efektif, terutama di tengah berbagai tantangan fiskal dan tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menilai forum APPSI menjadi ruang penting bagi para kepala daerah untuk saling berbagi pengalaman dan memperkuat kapasitas dalam menghadapi dinamika pemerintahan yang semakin kompleks.
“Suasana kebatinannya memang tidak mudah, gempurannya datang dari seluruh penjuru angin,” ujar Bima.
Ia menyebut sejumlah tantangan yang dihadapi kepala daerah saat ini, mulai dari penyesuaian transfer ke daerah, tuntutan realisasi program kerja, hingga meningkatnya harapan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.
Karena itu, Bima mendorong para kepala daerah untuk memperbanyak komunikasi, diskusi, dan berbagi pengalaman agar dapat menemukan solusi bersama.
“Harus sering sharing session. Kebersamaan dan ruang interaksi antarkepala daerah penting. Pertemuan seperti APPSI ini dapat mendorong para kepala daerah saling memberikan inspirasi dan menjadi ruang kontemplasi,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Umum APPSI, Rudy Mas’ud, menegaskan bahwa APPSI bukan sekadar forum pertemuan antarkepala daerah, tetapi menjadi wadah strategis untuk memperkuat kolaborasi dan memperjuangkan kepentingan daerah secara bersama.
“APPSI bukan sekadar forum diskusi, tetapi rumah besar bagi seluruh gubernur untuk saling menguatkan. Melalui koordinasi yang intensif, kita ingin memperkuat posisi tawar daerah sekaligus menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah,” kata Rudy.
Ia menjelaskan, Rapat Kerja APPSI tahun ini membahas sejumlah agenda strategis, di antaranya reformulasi kebijakan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis segmentasi serta rantai pasok (supply chain) untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah.
Selain itu, forum juga membahas optimalisasi pendapatan daerah melalui penguatan potensi pajak air permukaan sebagai salah satu upaya meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah daerah.
“Saya mendorong seluruh kepala daerah untuk tetap kreatif dan inovatif dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah tanpa mengabaikan prinsip tata kelola yang baik dan transparan,” tegasnya.
Rapat kerja APPSI tersebut dihadiri oleh para gubernur, wakil gubernur, serta sekretaris daerah dari berbagai provinsi di Indonesia.
Melalui forum ini, APPSI berharap dapat menghasilkan berbagai rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan mampu mempercepat pemerataan pembangunan nasional.
Dengan semangat kolaborasi dan sinergi antardaerah, pemerintah provinsi diharapkan semakin kuat menjadi motor penggerak pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.[SK]
.jpeg)
.jpeg)
