Mempawah (Suara Sanggau) – Pemerintah Kabupaten Mempawah menegaskan komitmennya untuk mewujudkan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik pungutan liar (pungli). Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah, Abdul Malik, saat membuka Sosialisasi Pencegahan Pungutan Liar dalam Pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 di Aula Junjung Titah Kantor Bupati Mempawah, Selasa (23/6/2026).
Sekretaris Abdul Malik foto bersama usai membuka sosialisasi pencegahan pungli SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 di Aula Junjung Titah Kantor Bupati Mempawah, Selasa (23/6/2026).SUARASANGGAU/SK
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memastikan seluruh proses penerimaan peserta didik baru berlangsung sesuai aturan, menjunjung tinggi prinsip keadilan, serta memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anak untuk memperoleh pendidikan yang layak.
Dalam sambutannya, Abdul Malik menekankan pentingnya menjadikan integritas sebagai fondasi utama dalam pelaksanaan SPMB. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Mempawah mengusung motto “SPMB Bersih Tanpa Pungli, Wujudkan Pendidikan yang Adil, Transparan, dan Berintegritas” sebagai komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan pendidikan.
Menurutnya, motto tersebut tidak hanya menjadi slogan seremonial, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata oleh seluruh penyelenggara pendidikan di Kabupaten Mempawah.
“Dengan SPMB yang bersih, kita memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan, tanpa diskriminasi dan tanpa beban biaya yang tidak sah,” tegas Abdul Malik.
Ia menambahkan, pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus dijamin aksesnya tanpa adanya praktik-praktik yang dapat merugikan masyarakat, termasuk pungutan liar yang berpotensi mencederai prinsip keadilan dan transparansi.
Karena itu, Sekda mengajak seluruh pihak, mulai dari Dinas Pendidikan, kepala sekolah, guru, komite sekolah hingga masyarakat untuk bersama-sama mengawasi jalannya proses penerimaan murid baru dan tidak ragu melaporkan apabila menemukan indikasi penyimpangan.
“Mari jadikan momentum ini untuk memperkuat komitmen mewujudkan sistem pendidikan yang berintegritas di Kabupaten Mempawah,” ajaknya.
Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana, Muzani, menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman para penyelenggara pendidikan mengenai tata kelola SPMB yang objektif, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif, dan berkeadilan sesuai petunjuk teknis yang berlaku.
Selain memberikan pemahaman terkait mekanisme pelaksanaan SPMB, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi mengenai aspek hukum yang berkaitan dengan potensi tindak pidana korupsi dalam proses penerimaan peserta didik baru.
“Melalui kegiatan ini, peserta diberikan pemahaman mengenai berbagai bentuk pelanggaran yang dapat terjadi dalam pelaksanaan SPMB serta langkah-langkah pencegahannya agar proses penerimaan murid baru berjalan sesuai ketentuan,” jelas Muzani.
Ia menyebutkan, peserta sosialisasi terdiri dari 36 kepala satuan pendidikan tingkat SMP Negeri se-Kabupaten Mempawah yang memiliki peran strategis dalam memastikan pelaksanaan SPMB berjalan sesuai regulasi.
Adapun narasumber yang dihadirkan berasal dari berbagai instansi terkait, yakni Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disdikporapar) Kabupaten Mempawah, Inspektorat Daerah, Kepolisian Resor Mempawah, serta Kejaksaan Negeri Mempawah.
Kolaborasi lintas sektor tersebut diharapkan mampu memperkuat pengawasan dan pencegahan terhadap potensi praktik pungli maupun penyimpangan lainnya dalam proses penerimaan murid baru.
Melalui sosialisasi ini, Pemerintah Kabupaten Mempawah berharap pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 dapat berlangsung secara profesional, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan sekaligus mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas dan berintegritas.[SK]
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
