Ria Norsan Respons Cepat Keluhan Warga Sungai Laur, Distribusi BBM Bersubsidi Segera Kembali Normal

Editor: Admin

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan dan Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta perwakilan Pertamina Patra Niaga Wilayah Kalimantan Barat yang dipimpin Sales Area Manager (SAM), Widhi Tri Adhi Hidayat.SUARASANGGAU/SK
Pontianak (Suara Sanggau) – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, bergerak cepat merespons aspirasi masyarakat terkait terhambatnya penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama Pertamina Patra Niaga memastikan percepatan distribusi BBM bersubsidi guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang selama ini mengalami kesulitan memperoleh bahan bakar.

Langkah percepatan tersebut dibahas dalam pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Gubernur Kalbar, Selasa (23/6/2026), yang dihadiri Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan, sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta perwakilan Pertamina Patra Niaga Wilayah Kalimantan Barat yang dipimpin Sales Area Manager (SAM), Widhi Tri Adhi Hidayat.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan organisasi masyarakat menyampaikan berbagai keluhan mengenai terbatasnya akses masyarakat terhadap BBM bersubsidi di Desa Sungai Laur dan sejumlah wilayah sekitarnya. Kondisi itu dinilai berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi, sektor transportasi, serta mobilitas masyarakat sehari-hari.

Menanggapi aspirasi tersebut, Gubernur Ria Norsan meminta Pertamina segera mengambil langkah konkret agar distribusi BBM bersubsidi dapat kembali berjalan normal dan kebutuhan masyarakat dapat segera terpenuhi.

“Permasalahan ini telah kami tindak lanjuti melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan bersama Dinas ESDM dengan berkoordinasi langsung kepada Pertamina. Alhamdulillah, Pertamina siap segera menyalurkan BBM bersubsidi. Insya Allah paling lambat hari Jumat sudah mulai disuplai, bahkan jika memungkinkan dapat dilakukan lebih cepat,” ujar Norsan.

Menurutnya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, termasuk ketersediaan energi yang menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“Kami akan terus mendukung dan memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Kalimantan Barat,” tegasnya.

Sementara itu, Sales Area Manager Pertamina Patra Niaga Wilayah Kalimantan Barat, Widhi Tri Adhi Hidayat, menjelaskan bahwa saat ini Kecamatan Sungai Laur hanya dilayani oleh satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Namun, operasional penyaluran BBM bersubsidi di SPBU tersebut belum dapat berjalan secara penuh karena masih dalam proses penyelidikan serta evaluasi administrasi dan operasional.

Meski demikian, Pertamina memastikan akan mempercepat distribusi BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku serta kebutuhan masyarakat di lapangan.

“Atas arahan Bapak Gubernur dan adanya diskresi yang diberikan untuk kepentingan masyarakat, kami akan segera menyalurkan BBM bersubsidi, baik Pertalite maupun Solar. Penyaluran ini akan tetap disertai pengawasan secara ketat dan aktif bersama tim satuan tugas yang telah dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat,” jelas Widhi.

Ia menegaskan bahwa percepatan distribusi tersebut dilakukan sebagai langkah untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses terhadap energi, tanpa mengabaikan proses pengawasan dan evaluasi yang sedang berjalan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama Pertamina juga berkomitmen melakukan pengawasan secara berkelanjutan agar penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran dan dapat dinikmati oleh masyarakat yang berhak menerimanya.

Dengan adanya percepatan distribusi ini, diharapkan kebutuhan BBM bersubsidi masyarakat di Kecamatan Sungai Laur dapat segera terpenuhi sehingga aktivitas ekonomi, transportasi, dan pelayanan masyarakat kembali berjalan lancar serta mendorong stabilitas perekonomian di wilayah tersebut.

Langkah cepat yang diambil Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ini sekaligus menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mendengar dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, khususnya terkait kebutuhan vital yang berdampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari warga.[SK]

Share:
Komentar

Berita Terkini

 
Play