Mempawah (Suara Kalbar) – Pemerintah Kabupaten Mempawah terus memperkuat komitmennya dalam memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat pekerja sektor informal melalui Program Perlindungan Pekerja Rentan Tahun 2026..jpg)
Sosialisasi perlindungan pekerja rentan yang dirangkai dengan penyerahan santunan BPJS Ketenagakerjaan di Balairung Setia Kantor Bupati Mempawah, Selasa (23/6/2026).SUARASANGGAU/SK
Program tersebut secara resmi disosialisasikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah, Abdul Malik, dalam kegiatan yang berlangsung di Balairung Setia Kantor Bupati Mempawah, Selasa (23/6/2026).
Kegiatan ini menjadi langkah strategis Pemkab Mempawah untuk memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi kelompok masyarakat yang selama ini memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap risiko sosial dan ekonomi.
Kelompok sasaran program tersebut meliputi buruh harian, petani, nelayan, pedagang kecil, serta pekerja sektor informal lainnya yang berpotensi mengalami kesulitan ekonomi ketika menghadapi risiko kecelakaan kerja maupun kematian yang berdampak terhadap keberlangsungan hidup keluarga.
Dalam sambutannya, Abdul Malik menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen menghadirkan perlindungan yang nyata bagi masyarakat melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Menurutnya, setiap pekerja memiliki hak untuk mendapatkan rasa aman dalam menjalankan aktivitasnya, termasuk mereka yang bekerja di sektor informal.
“Melalui program ini, kita ingin memastikan para pekerja rentan baik di desa maupun kelurahan dapat bekerja dengan lebih tenang karena memiliki jaminan perlindungan ketika menghadapi risiko kerja,” ujar Abdul Malik.
Ia menjelaskan, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada kualitas pendataan penerima manfaat. Karena itu, Sekda meminta seluruh pihak terkait agar melakukan pendataan pekerja rentan secara cepat, tepat, akurat, dan tertib administrasi.Hal tersebut penting agar perlindungan yang diberikan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan serta tepat sasaran.“Pendataan harus dilakukan dengan baik agar program ini memberikan manfaat maksimal dan tidak ada masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru terlewatkan,” tegasnya
Dalam upaya memperluas jangkauan program, Pemerintah Kabupaten Mempawah juga terus memperkuat peran agen Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (Perisai) yang telah tersebar di berbagai desa dan kelurahan.
Keberadaan agen Perisai diharapkan mampu menjadi penghubung antara masyarakat dengan program BPJS Ketenagakerjaan, sekaligus memberikan edukasi dan pendampingan terkait pentingnya kepesertaan jaminan sosial.“Agen Perisai merupakan perpanjangan tangan resmi yang siap mendampingi, mengedukasi, serta memudahkan masyarakat dalam melanjutkan kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan,” jelas Abdul Malik.
Ia juga mengajak seluruh kepala desa, lurah, serta ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk membangun sinergi dengan agen Perisai di wilayah masing-masing.Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, BPJS Ketenagakerjaan, dan masyarakat menjadi kunci dalam memperluas cakupan perlindungan pekerja rentan di Kabupaten Mempawah.
Dengan sinergi yang kuat, pelayanan kepada masyarakat diharapkan semakin optimal dan jumlah pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan sosial dapat terus meningkat.Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pontianak, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, para lurah, kepala desa, ketua BPD, agen Perisai, serta tamu undangan lainnya.
Melalui program perlindungan pekerja rentan ini, Pemerintah Kabupaten Mempawah berharap masyarakat pekerja sektor informal dapat menjalani aktivitas ekonomi dengan lebih aman, sekaligus memiliki perlindungan ketika menghadapi risiko yang tidak diinginkan.
Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan perlindungan sosial yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Mempawah.
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
