Perdebatan terkait sistem penilaian tersebut ramai diperbincangkan publik setelah muncul dugaan ketidakadilan dalam pemberian nilai kepada peserta pada babak final yang berlangsung di Pontianak.
Video yang memperlihatkan perdebatan antara peserta dan dewan juri beredar luas di media sosial dan menuai berbagai komentar dari masyarakat. Publik menyoroti adanya perbedaan nilai terhadap jawaban peserta yang dinilai memiliki substansi serupa.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi V DPRD Kalimantan Barat, Yuliani, menyampaikan keprihatinannya atas kejadian tersebut. Ia menilai polemik itu mencederai semangat kompetisi dan perjuangan para pelajar yang telah mengikuti lomba.
“Saya sangat menyayangkan ada kejadian seperti ini. Jadi untuk ke depan, dewan juri harus teliti dan dewan juri jangan sewenang-wenang juga. Seperti ini kan akhirnya mengecewakan banyak masyarakat,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (12/5/2026) sore.
Menurut Yuliani, polemik tersebut tidak hanya berdampak terhadap peserta lomba, tetapi juga memicu kekecewaan masyarakat yang mengikuti perkembangan kasus melalui media sosial.
Ia tetap memberikan apresiasi kepada para peserta yang dinilai berani menyampaikan pendapat dan mempertahankan jawaban mereka dalam kompetisi tersebut.
“Banyak masyarakat yang kecewa dengan kejadian ini. Untuk anak-anak yang kemarin ikut lomba tetap semangat dan ini apresiasi mantap, anak-anak ini berani,” katanya.
Yuliani berharap kejadian serupa tidak kembali terulang pada pelaksanaan lomba berikutnya. Ia meminta dewan juri lebih objektif dan cermat dalam menilai jawaban peserta agar tidak memunculkan kontroversi di tengah masyarakat.
“Untuk ke depan jangan sampai ada lagi kejadian seperti ini. Harus betul-betul kita sebagai dewan juri memperhatikan bagaimana jawaban anak-anak yang sudah ikut lomba. Jangan nanti ada nilai 10 dan nilai minus 5. Ini yang maksud saya sangat menyayangkan,” terangnya.
Selain itu, ia juga meminta penyelenggara melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelaksanaan dan mekanisme penilaian lomba agar lebih profesional dan transparan di masa mendatang.
“Banyak masyarakat saya lihat di Facebook tidak terima dengan kejadian ini. Evaluasilah untuk ke depan lebih baik, jangan sampai terjadi lagi kejadian seperti ini,” pungkasnya.
Polemik LCC 4 Pilar MPR RI tingkat Kalbar sendiri hingga kini masih menjadi perbincangan hangat di media sosial, dengan banyak warganet meminta adanya klarifikasi dan evaluasi dari pihak penyelenggara maupun dewan juri terkait proses penilaian pada babak final.[SK]
.jpg)
.jpg)
