Gubernur Kalbar Ria Norsan Lantik 26 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.SUARASANGGAU/SK
Pontianak (Suara Sanggau) – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan melantik 26 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PPT) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada Jumat (5/12/2025). Pelantikan ini menjadi bagian dari langkah strategis Pemprov Kalbar untuk memperkuat kinerja birokrasi melalui penyegaran dan optimalisasi struktur organisasi.
Dalam sambutannya, Gubernur Ria Norsan menyampaikan ucapan selamat sekaligus pesan mendalam terkait amanah baru yang diemban para pejabat.
“Saya mengucapkan selamat kepada Saudara yang baru saja mengucapkan sumpah atau janji. Kiranya amanah dan kepercayaan yang diberikan benar-benar dapat dijalankan dengan penuh perhatian, komitmen, dan rasa tanggung jawab yang tinggi,” ujarnya.
Gubernur menegaskan seluruh tahapan pelantikan telah dilaksanakan sesuai prosedur, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia memastikan bahwa pemilihan pejabat hasil mutasi bukan berdasarkan preferensi pribadi, melainkan hasil evaluasi dan seleksi kompeten.
“Ini pelantikan sesuai dengan aturan. Bukan karena suka tidak suka. Penentuan hasil dilakukan oleh Panitia Seleksi (Pansel) yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi dari luar, serta Kepala BPKP. Kemudian dilaporkan ke BKN untuk mendapatkan persetujuan teknis,” jelasnya.
Ria Norsan menambahkan bahwa seluruh pejabat Eselon II di lingkungan Pemprov Kalbar memiliki kinerja baik. Mutasi ini, katanya, merupakan rotasi berkala untuk menjaga dinamika dan penyegaran organisasi.
Bahkan, ia memastikan akan melakukan evaluasi kembali dalam enam bulan ke depan untuk memastikan setiap pejabat berada di posisi yang paling sesuai.
“Ini adalah rolling, penyegaran. Seluruh Eselon II yang bekerja di lingkungan Pemprov Kalbar saya katakan baik semua,” tegasnya.
Mengakhiri pidatonya, Gubernur mengingatkan bahwa jabatan yang diemban bukan sekadar kepercayaan, tetapi juga ujian moral dan tanggung jawab besar dalam pelayanan publik.
“Ingatlah bahwa tugas dan jabatan yang diamanahkan bukan hanya sebuah kehormatan, tetapi juga tantangan dalam berkarir sebagai PNS demi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat,” pesannya. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan: Dra. Natalia Karyawati, ME. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan: F. Zeno, S.STP. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata: Drs. Sugeng Hariadi, MM. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia: Windy Prihastari, S.STP., M.Si. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: Marjani, SE., M.Si. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan: Drs. Ignasius Ik, SH., M.Si. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda: Heronimus Hero, SP., M.Si. Kepala Biro Organisasi Setda: Dini Eka Wahyuni, S.STP., M.T. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda: Medya Yanuar Abdullah, S.Sos., M.Si. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda: Ir. Mulyadi, M.Si. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman: Damianus Kans Pangaraya, ST., M.Sc. Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan dan Ekonomi: Yosafat Triadhi Andjioe, ST., MM. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika: Christianus Lumano, SE., M.Si. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah: Dra. Linda Purnama, M.Si. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah: Dra. Mahmudah. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi: Drs. Ahmad Priyono, MM. Kepala Dinas Perhubungan: Drs. Hermanus, M.Si. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda: Y. Anthonius R, SE., M.Si. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik: Mohammad Bari, S.Sos., M.Si. Kepala Dinas Ketahanan Pangan: Drs. Manto, M.Si. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura: Ir. Herti Herawati, MMA. Kepala Dinas Koperasi, UKM: Ir. Florentinus Anum, M.Si. Staf Ahli Gubernur Bidang Sosial dan SDM: Sefpri Kurniadi, S.STP. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah: Drs. Alexander Rombonang, MMA. Wakil Direktur Penunjang RSUD dr. Soedarso: dr. Eko Rustianto Suhardiman, Sp.B., M.Si.Med. Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan RSUD dr. Soedarso: dr. Batara Hendra Putra Sianipar.
Pelantikan ini menandai upaya Pemprov Kalbar dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang semakin efektif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Kalimantan Barat.[SK]
