Pontianak (Suara Sanggau) – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menerima audiensi dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Pontianak bersama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Pontianak di ruang kerja Gubernur Kalbar, Rabu (17/12/2025). Audiensi tersebut membahas optimalisasi operasional Pelabuhan Internasional Kijing di Kabupaten Mempawah serta penguatan infrastruktur pendukung guna memperlancar arus logistik.
“Saya menyambut baik kedatangan KSOP bersama Pelindo. Terima kasih sudah hadir untuk bersilaturahmi dan berdiskusi terkait pengembangan pelabuhan,” ujar Gubernur Ria Norsan.
Dalam pertemuan tersebut, Norsan menegaskan bahwa salah satu prioritas utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat adalah percepatan pembangunan jalan tol menuju Pelabuhan Kijing. Menurutnya, akses jalan yang memadai menjadi kunci untuk mengurai kemacetan dari wilayah Pontianak menuju Mempawah, seiring meningkatnya aktivitas pelabuhan ke depan.
“Prioritas kita adalah jalan tol menuju Pelabuhan Kijing untuk mengurai kemacetan dari Pontianak ke Mempawah, sekaligus mendukung kelancaran distribusi logistik,” tegasnya.
Meski mendorong percepatan pemindahan sebagian operasional pelabuhan ke Kijing, Norsan mengakui persoalan infrastruktur jalan masih menjadi tantangan utama. Ia mengungkapkan telah melakukan audiensi dengan Balai Jalan agar pelebaran dan kesiapan jalur penghubung menuju Kijing benar-benar diperhatikan, sehingga tidak menimbulkan kemacetan baru saat aktivitas pelabuhan meningkat.
Sementara itu, Kepala KSOP Kelas I Pontianak, Capt. Dian Wahdiana, M.M., menjelaskan bahwa Pelabuhan Kijing saat ini sudah mulai beroperasi, khususnya untuk melayani muatan curah kering seperti bauksit dan turunannya, serta muatan cair berupa Crude Palm Oil (CPO) beserta produk turunannya.
“Terminal Kijing sudah berjalan, terutama untuk muatan curah kering dan muatan cair. Ke depan, pelabuhan ini juga direncanakan melayani bongkar muat pupuk serta beras bersubsidi dari Bulog,” jelas Dian.
Namun demikian, untuk pengoperasian terminal peti kemas, masih diperlukan koordinasi lanjutan dengan sejumlah asosiasi pelayaran dan logistik, seperti INSA, ISSA, serta ALFI/ILFA. Hal ini berkaitan dengan pola distribusi kargo yang selama ini masih terpusat di Kota Pontianak.
“Perlu pembahasan khusus terkait biaya logistik, mobilisasi barang dari dan ke Kijing, serta kemungkinan pemberian insentif agar pelaku usaha tertarik memanfaatkan Pelabuhan Kijing secara optimal,” ujarnya.
Dian juga menyoroti tantangan teknis lainnya, yakni sedimentasi dan kedalaman alur pelayaran. Saat ini, kedalaman alur berada pada kisaran minus 9 hingga minus 16 LWS, sementara sejumlah perusahaan mengharapkan kedalaman minimal minus 11 LWS agar kapal-kapal besar dapat bersandar dengan aman.
“KSOP telah berkoordinasi dengan Pelindo dan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan Survey Investigation Design (SID) dan studi kelayakan sebagai dasar perencanaan teknis dan pembiayaan pengerukan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, setelah kajian tersebut rampung, pihaknya akan mengajukan perizinan ke Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Kepelabuhanan, guna mendukung optimalisasi Pelabuhan Internasional Kijing sebagai simpul logistik strategis di Kalimantan Barat.[SK]
