Pontianak (Suara Sanggau) – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalbar dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Penjelasan Gubernur Kalbar atas Raperda APBD Tahun Anggaran 2026. Rapat berlangsung di Ruang Balairungsari, Kantor DPRD Kalbar, Selasa (30/9/2025).
Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Penjelasan Gubernur Kalbar atas Raperda APBD Tahun Anggaran 2026. Rapat digelar di Ruang Rapat Balairungsari, Kantor DPRD Kalbar, Selasa (30/9/2025).SUARASANGGAU/SK
Dalam kesempatan tersebut, Harisson menegaskan bahwa arah kebijakan belanja daerah tahun 2026 tetap diprioritaskan pada program-program strategis yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, yaitu pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
“Kita fokus ke infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Namun, ke depan kita dituntut lebih efisien karena kita sudah menerima surat resmi dari Kementerian Keuangan bahwa dana transfer ke daerah di Provinsi Kalimantan Barat akan berkurang sebesar Rp522 miliar. Ini menjadi tantangan serius dalam pengelolaan belanja daerah kita,” ujarnya.
Ia menambahkan, pengurangan transfer dana pusat tersebut berdampak signifikan terhadap kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan. Sebagai gambaran, belanja Dinas PUPR Kalbar untuk infrastruktur jalan dan pengairan tahun 2026 diperkirakan mencapai hampir Rp400 miliar.
“Kalau kita dipotong Rp522 miliar, maka kemampuan kita membangun infrastruktur tentu akan sangat terbatas. Karena itu, pemerintah daerah harus mencari solusi dengan meningkatkan pendapatan asli daerah, termasuk melalui intensifikasi pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor,” jelasnya.
Harisson juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan partisipasi masyarakat dalam menghadapi keterbatasan fiskal. “Kita ingin membangun daerah ini bersama-sama, tidak bisa hanya mengandalkan dana transfer pusat. Kemandirian fiskal daerah menjadi kunci,” tegasnya.
Sementara itu, sejumlah fraksi dalam pandangan umumnya menyatakan dukungan terhadap Raperda APBD 2026. Salah satu fraksi menegaskan bahwa anggaran yang disusun harus benar-benar berpihak pada rakyat.
“APBD 2026 hendaknya tidak hanya sekadar angka-angka dalam dokumen, melainkan mampu diimplementasikan secara nyata untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Kalbar secara cepat, adil, dan berkualitas,” ujar juru bicara salah satu fraksi.
Fraksi-fraksi juga memberikan apresiasi atas langkah Gubernur Kalbar yang turun langsung ke lapangan, termasuk ke wilayah terpencil dan perbatasan, untuk mendengarkan aspirasi rakyat. Menurut mereka, hal itu merupakan bukti komitmen kepemimpinan yang berpihak pada pembangunan inklusif.
Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalbar, Hj. Hadijah Fitriah, S.E., serta dihadiri jajaran pimpinan dewan, anggota DPRD, perangkat daerah, dan pemangku kepentingan terkait ini menjadi momentum awal bagi DPRD dan Pemprov Kalbar dalam menyusun APBD 2026.
Dengan adanya dukungan dan catatan dari seluruh fraksi, pembahasan lebih lanjut diharapkan menghasilkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran, efektif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kalbar di tengah keterbatasan fiskal.[SK]
