Pontianak (Suara Sanggau) – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar untuk mendukung dan menyukseskan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang saat ini tengah dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Survei ini berlangsung hingga 31 Oktober 2025.
Potret Gubernur Kalbar, Ria Norsan, saat ditemui di Polda Kalbar pada Jum’at (19/09/2025).SUARASANGGAU/SK
Ria Norsan menegaskan, survei ini merupakan instrumen penting dalam mengukur tingkat integritas, memetakan potensi risiko korupsi, serta menjadi bahan evaluasi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
“Survei ini adalah alat penting untuk menilai integritas serta risiko korupsi di instansi pemerintah. Jangan diabaikan, segera isi dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab,” ujarnya di Pontianak, Senin (29/9/2025).
Gubernur mengingatkan agar para ASN tidak menganggap pengisian survei ini sebagai hal sepele. Menurutnya, jawaban yang diberikan harus jujur, lengkap, dan cermat agar hasil survei benar-benar mencerminkan kondisi yang sebenarnya.
“Saya minta seluruh ASN Pemprov Kalbar segera mengisi survei SPI KPK. Survei ini adalah cermin integritas kita. Kalau diisi asal-asalan, sama saja kita tidak serius membangun pemerintahan yang bersih,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ria Norsan menuturkan hasil survei nantinya akan menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pencegahan korupsi dan memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, integritas tidak boleh hanya sebatas slogan. Melalui SPI, KPK dapat melihat sejauh mana komitmen Kalimantan Barat dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan bebas dari praktik korupsi.
“Saya ingin Kalbar tampil sebagai provinsi yang serius dan berkomitmen melawan korupsi. Jangan sampai ada ASN yang lalai atau menganggap ini tidak penting,” tegas Norsan.
Ia berharap partisipasi penuh ASN dalam survei ini dapat memperkuat kepercayaan publik serta mempercepat terwujudnya birokrasi profesional dan berintegritas tinggi di Kalimantan Barat.
SPI yang diselenggarakan oleh KPK merupakan salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi di tingkat daerah maupun nasional. Melalui survei ini, KPK dapat memetakan area rawan korupsi sekaligus mengevaluasi efektivitas program integritas yang telah berjalan.[SK]
