Suara Sanggau.co.id.– Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Barat mengharapkan dukungan media massa dalam proses pengawasan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 mendatang.
Harapan itu disampaikan Ketua Bawaslu Kalbar, Ruhermansyah, dalam kegiatan Media Gathering Persiapan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan 2024 “Memotret dan Merefleksi”, di Hotel Harris Pontianak, Rabu (27/7/2022) sore.
“Melalui silaturahmi ini, kami mengharapkan sumbang saran dan masukan rekan-rekan media kepada Bawaslu Kalbar dalam upaya mewujudkan Pemilu Serentak tahun 2024 seperti yang menjadi harapan kita bersama,” ujarnya.
Lebih lanjut, ucapan terima kasih juga disampaikan Ruhermansyah kepada media di Kalbar yang telah membangun dan menjalin sinergitas dengan Bawaslu selama ini.
“Tanpa peran media, tentu kami tidak bisa bekerja maksimal. Untuk itu, terima kasih atas dukungan selama ini melalui pemberitaan yang mengedukasi masyarakat,” katanya.
Ia pun berharap, media dapat terus memberikan edukasi kepada masyarakat terkait penyelenggaraan Pemilu yang berkeadilan.
“Intinya kita bersama-sama mengedukasi dan menjaga hak pilih masyarakat, serta mengawal penyelenggaraan Pemilu 2024 yang Luber dan Jurdil,” ucapnya.
Sedangkan Anggota Bawaslu Kalbar Faisal Riza, mengingatkan kepada media massa terkait potensi-potensi apa saja yang dapat terjadi pada Pemilu Serentak tahun 2024.
Misalnya, potensi munculnya polarisasi masyarakat dan politisasi identitas yang begitu terasa pada Pilpres 2019 lalu, yang diharapkan tidak terjadi pada pemilu mendatang.
Faisal Riza juga menyoroti tentang kebiasaan atau kecenderungan masyarakat yang “curhat” terkait adanya pelanggaran Pemilu, melalui media sosial (medsos) dibanding ke Bawaslu.
“Padahal hal itu bisa memicu berbagai tafsir dan persepsi. Karena kita ketahui benar hoaks dan ujaran kebencian semakin marak jelang tahun politik, tentu hal ini harus kita antisipasi,” tegasnya.
Dalam konteks itu, imbuh Faisal Riza, Bawaslu ingin memastikan, selain elektoral proses atau teknis kepemiluan, persoalan non elektoral seperti berita hoaks, ujaran kebencian dan politisasi SARA tidak berkembang.
“Untuk itu, kami mengajak rekan-rekan media maupun masyarakat untuk bersama-sana mencegah supaya hal itu tidak mempengaruhi proses elektoral dan tidak menurunkan kualitas elektoral atau kualitas Pemilu,” katanya.
Selain politik identitas, Faisal Riza juga menyinggung soal politik uang yang membahayakan kualitas demokrasi, karena masyarakat diajak pragmatis dan individualis.
“Padahal politik uang itu tidak menunjukkan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, ini tentu harus menjadi perhatian kita bersama,” bebernya.
“Karena politik uang ini terjadi bukan hanya pada pemilih tetapi juga penyelenggara. Karenanya perlu kita waspadai,” ucap Faisal Rizal mengingatkan.
Isu lainnya yang dibahas adalah soal netralitas ASN, dimana masih banyak terjadi pelanggaran, serta soal independensi atau integritas penyelenggara Pemilu.
Kegiatan Media Gathering Persiapan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan 2024 menghadirkan Ketua KPID Kalbar Iwan Kurniawan, serta Akademisi IAIN Pontianak Habibi, selaku narasumbe
Turut hadir, pimpinan media cetak, online, dan televisi, serta ketua organisasi wartawan di Kalimantan Barat, termasuk AMSI Kalbar.
