Pontianak (Suara Sanggau) – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui penguatan kolaborasi lintas sektor. Komitmen tersebut disampaikan saat membuka Coffee Morning Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Barat di Balai Petitih, Pontianak, Kamis (2/7/2026).
Gubernur Kalbar Ria Norsan saat coffee morning bersama lintas sektor.SUARASANGGAU/SK
Forum yang dihadiri unsur pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, instansi vertikal, organisasi kemasyarakatan, hingga mitra pembangunan itu menjadi wadah strategis untuk menyatukan langkah dalam mempercepat pembangunan manusia di Kalimantan Barat.
Dalam sambutannya, Ria Norsan mengapresiasi capaian pembangunan manusia Kalimantan Barat yang terus menunjukkan tren positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar tahun 2025 mencapai 72,09, meningkat dari 71,19 pada tahun sebelumnya.
Capaian tersebut menempatkan Kalimantan Barat pada kategori IPM Tinggi sekaligus menjadi angka tertinggi sepanjang sejarah pembangunan manusia di provinsi ini.
"Alhamdulillah, berdasarkan data BPS, Indeks Pembangunan Manusia Kalimantan Barat tahun 2025 telah mencapai angka 72,09. Ini merupakan hasil kerja keras seluruh pemangku kepentingan. Namun, capaian ini bukan garis akhir, melainkan titik awal untuk terus meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kalimantan Barat," ujar Norsan.
Meski mencatat kemajuan, Norsan menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak boleh hanya diukur dari peningkatan angka statistik. Yang terpenting, menurutnya, adalah manfaat nyata yang dirasakan masyarakat melalui pelayanan publik yang semakin baik.
Ia menekankan bahwa kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat harus menjadi indikator utama keberhasilan pembangunan.
"Saya ingin peningkatan IPM tidak hanya terlihat pada angka statistik, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat melalui layanan pendidikan yang semakin merata, pelayanan kesehatan yang semakin berkualitas, dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Itulah ukuran keberhasilan pembangunan yang sesungguhnya," tegasnya.
Untuk mempercepat peningkatan IPM, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat berbagai program strategis yang menyasar tiga dimensi utama penyusun IPM, yakni pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak.
Di bidang pendidikan, pemerintah menggulirkan berbagai program seperti Internet Gratis untuk Sekolah, pengembangan Sekolah Unggul Garuda, Sekolah Rakyat, hingga Gerakan Desa SAKTI (Desa Bebas Anak Tidak Sekolah).
Menurut Norsan, seluruh anak di Kalimantan Barat harus memperoleh kesempatan yang sama untuk menikmati pendidikan berkualitas tanpa terkendala kondisi ekonomi maupun letak geografis.
"Tidak boleh ada anak Kalimantan Barat yang putus sekolah hanya karena alasan ekonomi. Karena itu, berbagai program seperti subsidi SPP, internet gratis untuk sekolah, hingga Gerakan Desa SAKTI akan terus kita dorong agar seluruh anak memperoleh hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas," katanya.
Sementara pada sektor kesehatan, pemerintah memperkuat layanan melalui pembangunan lima rumah sakit regional, peningkatan pelayanan kesehatan primer, perluasan cakupan Universal Health Coverage (UHC), percepatan penurunan stunting, serta upaya menekan angka kematian ibu dan bayi.
Berbagai langkah tersebut turut mendorong peningkatan Umur Harapan Hidup (UHH) Kalimantan Barat pada 2025 sebesar 0,34 tahun atau tumbuh 0,46 persen, lebih tinggi dibanding rata-rata pertumbuhan lima tahun terakhir.
Di sektor ekonomi, pemerintah juga terus memperkuat program pengurangan kemiskinan melalui pengendalian inflasi, operasi pasar murah, bantuan sosial, pemasangan listrik gratis bagi masyarakat kurang mampu, rehabilitasi rumah tidak layak huni, pembangunan sanitasi, pemberdayaan UMKM, penguatan ekonomi desa, hilirisasi komoditas unggulan, hingga penciptaan lapangan kerja.
"Pembangunan manusia yang berkualitas harus diawali dengan masyarakat yang sehat. Penurunan stunting, peningkatan pelayanan kesehatan, pengurangan kemiskinan, penguatan UMKM, hingga penciptaan lapangan kerja harus berjalan secara terpadu karena semuanya saling menentukan peningkatan IPM," ungkapnya.
Norsan meminta Satgas Percepatan Peningkatan IPM bekerja lebih progresif dengan mengedepankan kolaborasi, penggunaan data yang akurat, serta pengukuran kinerja yang jelas.
Ia juga menginstruksikan seluruh perangkat daerah menyusun rencana aksi yang terukur dan memperkuat sistem monitoring serta evaluasi agar setiap program benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.
Menutup arahannya, Gubernur mengajak seluruh pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh elemen masyarakat memperkuat sinergi dalam membangun SDM Kalimantan Barat.
"Saya mengajak seluruh pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat untuk bergerak bersama. Satgas IPM harus menjadi motor penggerak pembangunan manusia yang bekerja secara kolaboratif, berbasis data, dan berorientasi pada hasil. Dengan semangat kebersamaan, saya optimistis IPM Kalimantan Barat akan terus meningkat dan mampu membawa daerah ini menjadi semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing," tuturnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Saichudin, menyampaikan bahwa meskipun IPM Kalimantan Barat masih menjadi yang terendah di Pulau Kalimantan, laju peningkatannya justru lebih cepat dibandingkan rata-rata nasional.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa arah pembangunan Kalimantan Barat sudah berada pada jalur yang tepat."Yang perlu kita lihat bukan hanya angkanya, tetapi percepatannya. Kecepatan peningkatan IPM Kalimantan Barat sudah lebih baik dibandingkan rata-rata nasional. Ini menjadi modal penting untuk terus kita tingkatkan," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa percepatan peningkatan IPM harus difokuskan pada penguatan sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, dengan didukung integrasi data yang akurat antarinstansi.
Saat ini, BPS juga tengah melaksanakan Sensus Ekonomi yang akan menjadi basis penyusunan berbagai indikator ekonomi dan sosial sebagai landasan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
"Kami mengajak seluruh stakeholder untuk mendukung penyediaan data yang valid dan akurat. Dengan data yang berkualitas, kebijakan pembangunan akan semakin tepat sasaran dan mampu mempercepat peningkatan kualitas hidup masyarakat Kalimantan Barat," pungkasnya.
Coffee Morning Satgas Percepatan Peningkatan IPM dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala BPS Provinsi Kalimantan Barat, Kepala BAPPERIDA Provinsi Kalimantan Barat, kepala perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota se-Kalimantan Barat, pimpinan instansi vertikal, rektor perguruan tinggi, TP-PKK Provinsi Kalimantan Barat, serta berbagai mitra pembangunan.
Selain menjadi forum penyampaian arah kebijakan pemerintah, kegiatan tersebut juga menjadi ruang diskusi strategis untuk menyelaraskan program, bertukar gagasan, serta membangun kolaborasi lintas sektor guna mempercepat peningkatan kualitas pembangunan manusia di Kalimantan Barat.[SK]
.jpeg)
.jpeg)
