Ria Norsan Minta Percepatan Realisasi APBD, Tekankan Program Harus Berdampak Nyata bagi Masyarakat

Coffee Morning bersama jajaran kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Balai Petitih, Jumat (3/7/2026).SUARASANGGAU/SK

Pontianak (Suara Sanggau) – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan pentingnya percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai langkah strategis untuk mendorong pembangunan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin Coffee Morning bersama jajaran kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Balai Petitih, Jumat (3/7/2026).

Pertemuan yang dihadiri seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu difokuskan pada evaluasi capaian realisasi APBD, efektivitas pelaksanaan program pembangunan, serta penguatan sinergi antarperangkat daerah guna mempercepat terwujudnya target pembangunan Kalimantan Barat periode 2025–2029.

Dalam arahannya, Ria Norsan mengingatkan bahwa seluruh perangkat daerah harus memastikan setiap program dan penggunaan anggaran selaras dengan visi pembangunan Kalimantan Barat, yakni "Terwujudnya Kalimantan Barat yang Adil, Demokratis, Religius, Sejahtera, dan Berwawasan Lingkungan."

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya diukur dari tingginya tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.

"Setiap program harus memberikan dampak yang nyata. Anggaran yang terserap dengan baik harus berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat," tegas Ria Norsan.

Gubernur meminta seluruh kepala perangkat daerah segera mengidentifikasi berbagai kendala, baik administratif maupun teknis, yang masih menghambat pelaksanaan program. Dengan begitu, percepatan realisasi APBD dapat dilakukan secara optimal tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Selain menyoroti percepatan serapan anggaran, Ria Norsan juga mengingatkan pentingnya menghilangkan ego sektoral di lingkungan pemerintahan. Ia menilai kolaborasi lintas perangkat daerah menjadi kunci dalam menghadirkan pembangunan yang efektif dan saling terintegrasi.

Menurutnya, setiap OPD harus mampu membangun koordinasi yang kuat agar kebijakan dan program yang dijalankan saling mendukung serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Kalimantan Barat.

"Pembangunan yang berkualitas hanya dapat diwujudkan melalui kerja sama lintas sektor yang solid. Setiap perangkat daerah memiliki peran yang saling melengkapi dalam mencapai target pembangunan," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menaruh perhatian terhadap percepatan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Meski Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat pada tahun 2025 telah mencapai angka 72,09 dan masuk kategori tinggi, menurutnya masih diperlukan berbagai terobosan agar kualitas pendidikan, layanan kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat terus meningkat secara merata hingga ke seluruh daerah.

Tak hanya itu, Ria Norsan mendorong transformasi budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) agar semakin profesional, inovatif, responsif, serta berorientasi pada hasil (outcome-based). Ia menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan harus mampu menghasilkan manfaat yang terukur dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Mengakhiri arahannya, Gubernur mengajak seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memanfaatkan momentum memasuki semester kedua Tahun Anggaran 2026 untuk mempercepat pelaksanaan seluruh program prioritas.

"Mari kita tancap gas. Pastikan seluruh program berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan kolaborasi yang kuat dan komitmen bersama, kita optimistis visi pembangunan Kalimantan Barat dapat terwujud," pungkas Ria Norsan.

Melalui evaluasi berkala dan penguatan sinergi antarperangkat daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap realisasi APBD pada tahun 2026 dapat berjalan lebih optimal, sehingga mampu mempercepat pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di seluruh wilayah Kalimantan Barat.[SK]

Baca juga: