Pontianak (Suara Sanggau) – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan bahwa kepala desa merupakan ujung tombak sekaligus komandan pembangunan di wilayahnya masing-masing. Karena itu, kepala desa memiliki peran strategis dalam menyukseskan berbagai program pemerintah hingga langsung dirasakan masyarakat..jpeg)
Gubernur Kalbar Ria Norsan saat menghadiri sekaligus menyaksikan Pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (DPD PKDI) Provinsi Kalimantan Barat di Hotel Mercure Pontianak, Kamis (9/7/2026).SUARASANGGAU/SK
Penegasan tersebut disampaikan Ria Norsan saat menghadiri dan menyaksikan Pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (DPD PKDI) Provinsi Kalimantan Barat di Hotel Mercure Pontianak, Kamis (9/7/2026).
Acara tersebut turut dihadiri Ketua Umum PKDI, Sujiono, jajaran pengurus DPD PKDI Kalbar, kepala desa dari berbagai kabupaten di Kalimantan Barat, serta sejumlah tokoh masyarakat.
Dalam sambutannya, Ria Norsan mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus PKDI Kalbar yang baru dikukuhkan. Ia berharap amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan semangat pengabdian untuk kemajuan desa serta kesejahteraan masyarakat.
“Jalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab dan integritas. Jadikan organisasi ini sebagai wadah untuk memajukan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendukung program-program pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat,” ujarnya.
Menurut Norsan, desa saat ini menjadi fokus utama pembangunan nasional. Dengan jumlah sekitar 2.046 desa di Kalimantan Barat, kepala desa dituntut mampu menjadi pemimpin yang adaptif dalam mengimplementasikan berbagai program pemerintah.
“Saat ini desa menjadi perhatian utama karena desa adalah ujung tombak pembangunan. Dengan banyaknya program pemerintah yang masuk ke desa, kepala desa harus siap menerima dan menjalankan program tersebut demi kepentingan masyarakat,” katanya.
Ia menegaskan bahwa kepala desa tidak hanya menjalankan fungsi administratif pemerintahan, tetapi juga berperan sebagai pemimpin yang menentukan arah pembangunan dan kemajuan wilayahnya.
“Kepala desa adalah pemimpin di tingkat desa, komandan pembangunan di wilayahnya masing-masing. Kepemimpinan yang baik akan menentukan maju atau tidaknya sebuah desa,” tegas Norsan.
Salah satu program strategis yang saat ini menjadi perhatian pemerintah, lanjutnya, adalah pembentukan Koperasi Merah Putih di setiap desa. Keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada peran aktif kepala desa sebagai penggerak utama di lapangan.
“Program Koperasi Merah Putih akan dikomandoi oleh kepala desa. Karena itu saya berharap seluruh kepala desa dapat menjadi motor penggerak agar program ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur juga memaparkan capaian pembangunan desa di Kalimantan Barat. Berdasarkan data tahun 2025, sebanyak 1.045 desa telah berstatus mandiri, 529 desa berstatus maju, dan 472 desa berstatus berkembang.
“Alhamdulillah, desa tertinggal sudah tidak ada lagi di Kalbar. Ini patut kita syukuri. Namun pekerjaan kita belum selesai. Kita ingin seluruh desa semakin maju, semakin mandiri, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya,” ungkapnya.
Ria Norsan menegaskan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan terus mendukung pembangunan desa melalui koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan pemerintah desa.
“Kalau ada kebutuhan pembangunan dari desa, silakan berkomunikasi dengan pemerintah provinsi. Kami siap membantu sesuai kewenangan yang dimiliki. Yang terpenting, koordinasi dan komunikasi harus terus dibangun,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Norsan juga memperkenalkan Program Gema Membangun Desa sebagai salah satu program unggulan Pemprov Kalbar yang menekankan kehadiran pemerintah secara langsung di tengah masyarakat.
“Melalui Gema Membangun Desa, kami tidak hanya bekerja dari kantor. Kami turun langsung ke desa, berdialog dengan masyarakat, mendengar persoalan mereka, lalu mencari solusi bersama. Pemerintah harus hadir langsung di tengah masyarakat,” tuturnya.
Ia mencontohkan pelaksanaan program tersebut di Desa Temajuk, Kabupaten Sambas, yang diproyeksikan menjadi kawasan wisata unggulan sekaligus kawasan strategis perbatasan Indonesia-Malaysia.
“Di Temajuk kami melihat potensi wisata yang sangat besar. Kami juga meninjau kawasan perbatasan dengan Melano. Insyaallah pada Agustus nanti berbagai fasilitas akan mulai beroperasi dan pembangunan gerbang perbatasan dimulai,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum PKDI Sujiono menilai pengurus yang dikukuhkan merupakan kepala desa terbaik yang diharapkan mampu menjadikan PKDI sebagai mitra strategis pemerintah dalam mempercepat pembangunan desa.
“Yang dikukuhkan hari ini adalah orang-orang terbaik, rekan-rekan kepala desa terbaik di Kalbar. Saya mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus. Semoga PKDI Kalbar benar-benar memberikan manfaat bagi desa dan seluruh kepala desa,” katanya.
Menurut Sujiono, PKDI tidak sekadar menjadi organisasi profesi, tetapi juga wadah untuk memperkuat kebersamaan, meningkatkan kapasitas kepala desa, serta mendorong kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Organisasi ini bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. PKDI harus menjadi tempat saling belajar, saling menguatkan, dan bersama-sama mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi desa,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh kepala desa untuk terus mengawal dan menyukseskan berbagai program pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah.
“Kita adalah pelaksana terdepan pemerintahan di desa. Karena itu mari kita kawal dan sukseskan program Presiden Prabowo Subianto sekaligus mendukung program Gubernur Kalimantan Barat. Jika desa maju, maka daerah akan maju, dan Indonesia pun akan semakin kuat,” pungkasnya.[SK]
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
