Pontianak (Suara Pontianak) – Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (Kejati Kalbar) menegaskan komitmennya dalam penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga pemulihan kerugian negara. Hal ini disampaikan dalam press release di Aula Baharuddin Lopa, Kantor Kejati Kalbar, Rabu (29/4/2026)..jpg)
Kejati Kalbar konfrensi pers tentang penyelematkan uang negara kasus korupsi tambang bauksit.SUARAPONTIANAK/SK
Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola pertambangan bauksit periode 2017–2023, Kejati Kalbar berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar kurang lebih Rp55 miliar. Nilai tersebut menambah capaian sebelumnya sebesar Rp115 miliar dalam perkara yang sama.
“Dengan demikian, total penyelamatan keuangan negara yang telah dipulihkan mencapai kurang lebih Rp170 miliar,” ujar Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kalbar, Siju.
Ia menjelaskan, penanganan perkara ini berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejati Kalbar Nomor 01/O.1/Fd.1/01/2026 tertanggal 2 Januari 2026 terkait dugaan korupsi dalam tata kelola pertambangan bauksit di Kalimantan Barat.
Dalam proses penyidikan, terungkap sejumlah badan usaha pertambangan belum memenuhi kewajiban pembayaran jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas pemurnian (smelter) sejak 2019 hingga 2022.
Namun, sejak perkara ditangani, tim penyidik berhasil mengamankan dana jaminan pembangunan smelter sebesar Rp55 miliar yang dititipkan ke Kejati Kalbar dan akan disetorkan ke kas negara.
“Ini merupakan bagian dari upaya penyidik dalam menyelamatkan keuangan negara selama proses penanganan perkara berlangsung,” jelasnya.
Siju menegaskan seluruh proses penyidikan dilakukan secara profesional, akuntabel, serta berbasis alat bukti yang sah, termasuk melalui penelusuran aliran dana dan pengamanan aset.
Meski demikian, hingga kini penyidik belum menetapkan tersangka. Ia menegaskan hal tersebut merupakan bentuk kehati-hatian agar proses hukum berjalan sesuai ketentuan.
“Penetapan tersangka tidak boleh prematur. Harus didukung minimal dua alat bukti yang sah agar penegakan hukum berjalan adil dan tidak menimbulkan kekeliruan,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa penyimpangan dalam tata kelola pertambangan bauksit tidak sekadar persoalan administratif, melainkan telah masuk kategori perbuatan melawan hukum yang berdampak langsung terhadap keuangan negara.
Ke depan, Kejati Kalbar akan terus memperkuat penegakan hukum di sektor sumber daya alam, baik dari sisi penindakan maupun pencegahan, guna mendorong tata kelola pertambangan yang transparan dan akuntabel.
“Di balik angka Rp170 miliar ini, ada pesan kuat bahwa negara hadir untuk melindungi kepentingan publik dan mengembalikan setiap kerugian negara,” pungkasnya.
Kejati Kalbar memastikan proses penyidikan masih terus berjalan dengan menjunjung tinggi profesionalitas, akuntabilitas, serta keterbukaan informasi kepada masyarakat.[SK]
.jpg)
.jpg)
