Sanggau (Suara Sanggau) – Bupati Sanggau, Yohanes Ontot menegaskan bahwa pembahasan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) harus difokuskan pada sektor prioritas, terutama pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan kesehatan bagi masyarakat.
Bupati Sanggau Yohanes Ontot saat menyerahkan bantuan sosial Musrenbang.SUARASANGGAU/SK
Hal tersebut disampaikan Yohanes Ontot saat menyinggung agenda Musrenbang yang akan membahas rencana pembangunan daerah untuk tahun 2027.
“Musrenbang ini kan kita mau bahas 2027, ini kan tadi sudah saya sampaikan lewat pidato tertulis,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa pembangunan daerah tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah daerah saja, melainkan membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah provinsi serta para pemangku kepentingan yang ada di daerah.
Menurutnya, berbagai stakeholder seperti perusahaan maupun koperasi diharapkan dapat turut berkontribusi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan di daerah.
“Tentu tidak terlepas dari berbagai stakeholder yang ada, terutama bagi koperasi yang ada di daerah masing-masing, agar mereka memberikan kontribusinya dalam bentuk CSR yang mendukung pemerintah dalam kegiatan apapun,” jelasnya.
Selain itu, Yohanes Ontot juga menyoroti pentingnya dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya di RSUD M.Th. Djaman Sanggau.
“Tentu sentuhan bantuan provinsi juga menjadi hal yang amat penting dalam rangka kita melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada di Rumah Sakit MTH Djaman,” katanya.
Di tengah berbagai kebijakan efisiensi anggaran, ia berharap hal tersebut tidak menjadi hambatan besar bagi pelaksanaan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Bagi kita sudah terbiasalah. Artinya mau apapun nomenklaturnya atau efisiensi apalah. Yang penting jangan membuat masyarakat sengsara atau menderita,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sanggau juga menyinggung pentingnya menjaga semangat otonomi daerah. Ia berharap pemerintah pusat tidak menarik kewenangan yang selama ini telah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
“Otonomi daerah sesungguhnya sudah hampir tidak ada lagi. Semua urusan itu hampir ditarik oleh pusat. Nah kita berharap kalaupun dia menarik urusan itu, pembangunan itu harus tetap berjalan,” ujarnya.
Selain pembangunan infrastruktur dan kesehatan, Yohanes Ontot juga menyoroti pentingnya pengaturan tata kelola lingkungan, khususnya terkait usulan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di beberapa wilayah Kabupaten Sanggau.
Menurutnya, keberadaan WPR akan mempermudah pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan sehingga dapat mengurangi praktik pertambangan tanpa izin (PETI).
“Tentu dengan WPR lingkungan bisa kita kendalikan secara baik atau maksimal. Untuk lokasi yang kita ajukan cukup banyak seperti daerah Sungai Batu, Sekayam, Nanga Biang dan Mukok. Kalau itu ada kita bisa mengendalikannya serta mengawasinya. Tapi kalau masih berbentuk PETI bagaimana mau mengawasinya,” pungkasnya.[SK]
