![]() |
| plyer.SUARASANGGAU/SK |
Di tengah derasnya arus media sosial, tidak semua pihak berani mengakui kekeliruan secara terbuka. Permintaan maaf yang disampaikan menunjukkan kesadaran bahwa setiap tindakan di ruang publik, terlebih yang berkaitan dengan identitas atau kedekatan dengan institusi negara, dapat menimbulkan persepsi luas di masyarakat.
Langkah klarifikasi ini dipandang sebagai contoh kedewasaan dalam bermedia sosial, bahwa penyesalan dan tanggung jawab merupakan bagian penting untuk meredakan polemik.
“Kejadian ini juga menjadi pengingat bersama bahwa media sosial bukan sekadar ruang berbagi cerita pribadi, tetapi juga ruang publik yang sarat konsekuensi,” ungkap Agung, seorang praktisi hukum, kepada Suara Kalbar.
Menurutnya, setiap unggahan dapat menyebar dengan cepat, ditafsirkan beragam, bahkan memengaruhi citra lembaga atau pihak lain yang berkaitan.
“Karena itu, kehati-hatian, etika, dan tanggung jawab digital menjadi hal yang tidak bisa diabaikan,” tambahnya.
Apresiasi pun dinilai layak diberikan kepada siapa pun yang berani memperbaiki keadaan dengan mengakui kekeliruan. Peristiwa ini diharapkan menjadi pelajaran tidak hanya bagi pihak yang bersangkutan, tetapi juga bagi masyarakat luas, terutama keluarga aparatur negara agar lebih bijak, mawas diri, dan bertanggung jawab saat berinteraksi di dunia maya.
Pada akhirnya, setiap kejadian viral selalu memiliki dua sisi: kontroversi dan pembelajaran.
“Dan ketika pembelajaran itu diambil dengan sikap rendah hati, di situlah nilai positifnya tumbuh untuk kita semua,” tutupnya.[SK]