Kegiatan yang digelar di Kanwil Kemenkum Kalbar ini menjadi langkah awal dimulainya proses audit guna memastikan tata kelola keuangan berjalan transparan, akuntabel, serta sesuai ketentuan perundang-undangan. Kegiatan diikuti Tim Kerja Pengelolaan Keuangan serta Tim Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).
Dalam entry meeting tersebut disampaikan ruang lingkup, metodologi, jadwal pemeriksaan, hingga hak dan kewajiban entitas yang diperiksa agar proses audit berjalan efektif dan tertib.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, berharap pemeriksaan BPK RI dapat berjalan lancar dengan dukungan penuh seluruh satuan kerja.
Sementara itu, Nyoman Adhi Suryadnyana memaparkan alur pemeriksaan, konsep keberlanjutan pembangunan, peran kementerian/lembaga dalam pembangunan nasional, dasar hukum pemeriksaan, jenis pemeriksaan BPK, opini laporan keuangan, hingga tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sebelumnya.
Melalui kegiatan ini, seluruh satuan kerja termasuk Kanwil Kemenkum Kalbar diharapkan memperkuat koordinasi internal, memastikan kelengkapan administrasi, serta menyiapkan data dukung dan dokumen sumber sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan anggaran negara.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menegaskan jajarannya siap mendukung penuh proses pemeriksaan BPK dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Entry meeting ini menjadi momentum bagi kami untuk memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan dan BMN berjalan tertib, akurat, serta sesuai regulasi. Kanwil Kemenkum Kalbar berkomitmen menyiapkan data dan dokumen secara lengkap serta mendukung pemeriksaan BPK RI secara profesional,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Kalbar akan menyesuaikan jadwal pemenuhan permintaan data, mengoptimalkan sinergi antarunit kerja, dan memastikan kesiapan administrasi selama proses pemeriksaan berlangsung.
Keikutsertaan aktif dalam pemeriksaan ini menegaskan komitmen Kanwil Kemenkum Kalbar mewujudkan tata kelola keuangan negara yang bersih, transparan, dan berintegritas sebagai bagian dari reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum.[Man]
