Dapur MBG di willayah Desa Sanatab, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalimantan BaratSUARASANGGAU/SK
Sambas (Suara Sanggau) – Kurangnya komunikasi antara pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Pemerintah Desa Sanatab, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, memicu kekecewaan warga. Pasalnya, fasilitas tersebut dibangun hingga diluncurkan tanpa adanya pemberitahuan resmi kepada pemerintah desa setempat.
Salah satu warga Desa Sanatab, Cibok, menilai pembangunan dapur MBG yang berlokasi di Dusun Tanjung semestinya dikoordinasikan terlebih dahulu dengan pemerintah desa. Ia menegaskan, karena lokasi pembangunan berada dalam wilayah administrasi Desa Sanatab, unsur pemerintah desa seharusnya dilibatkan sejak awal.
“Karena dibangun di wilayah Sanatab, seharusnya ada koordinasi, minimal pemberitahuan. Ini kemarin sudah launching, perangkat desa saja tidak mengetahui,” ujar Cibok, Minggu (7/12/2025).
Keluhan tersebut dibenarkan oleh Kepala Desa Sanatab, Rino. Ia mengaku kecewa terhadap sikap pengelola dapur MBG yang dinilai tidak menjalin komunikasi sejak tahap persiapan pembangunan hingga peresmian.
“Saya sebagai Kepala Desa Sanatab merasa kecewa atas sikap pengelola Dapur MBG yang berada di wilayah pemerintahan Desa Sanatab,” tegas Rino.
Rino menjelaskan, sejak proses persiapan hingga peluncuran dapur MBG pada 6 Desember 2025, pihak Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) disebut tidak pernah berkoordinasi dengan pemerintah desa, pemangku adat, maupun masyarakat, khususnya warga Dusun Tanjung.
“Kami merasa seperti tidak dianggap,” ungkapnya.
Dapur MBG tersebut diketahui berlokasi di RT 007 Dusun Tanjung, tepatnya di sebuah ruko milik warga pendatang yang baru mengurus perpindahan alamat. Ruko itu disewa oleh vendor pengelola MBG. Menurut Rino, proses persiapan pembangunan yang berlangsung selama dua hingga tiga bulan sama sekali tidak diinformasikan kepada RT, Kepala Dusun, maupun Pemerintah Desa Sanatab.
“Hingga launching dilaksanakan, tidak ada laporan ataupun pemberitahuan resmi,” katanya.
Akibat minimnya informasi, pemerintah desa mengaku kesulitan menjawab berbagai pertanyaan masyarakat, termasuk terkait identitas pengelola dapur, asal-usul vendor, hingga isu yang beredar mengenai dugaan kasus keracunan siswa usai mengonsumsi makanan MBG di sejumlah daerah lain.
“Kami menyayangkan hal ini, padahal program ini merupakan program nasional yang seharusnya transparan. Koordinasi secara vertikal mestinya dijalankan karena lokasinya berada di wilayah desa,” ujar Rino.
Ia berharap ke depan, pengelola MBG maupun pelaku usaha lainnya yang masuk ke wilayah desa dapat lebih mengedepankan etika serta menghormati peran dan kewenangan pemerintah desa.
“Kalau bertamu harus mengetuk pintu tuan rumah. Kami tetap mendukung program pemerintah selama tidak mengabaikan potensi dan peran desa,” pungkasnya.
Meski demikian, Rino tetap menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di wilayah perbatasan.
“Semoga program ini berjalan sesuai harapan dan benar-benar bermanfaat bagi para siswa,” tutupnya.[SK]
