Sekda Kalbar Harisson.SUARASANGGAU/SK
Kegiatan ini sekaligus menegaskan pentingnya kolaborasi lintas disiplin dalam menghadapi penyakit tidak menular, khususnya Diabetes Melitus dan komplikasi gangguan penglihatan yang terus meningkat.
Dalam sambutannya, Sekda Harisson menyoroti dinamika perkembangan ilmu kedokteran yang menurutnya tidak terlepas dari adanya perbedaan pendapat antara para dokter. Perbedaan tersebut, katanya, justru menjadi motor penggerak kemajuan dunia medis.
“Dokter itu tidak pernah sepakat tentang satu hal, dan dari perbedaan itulah lahir penelitian dan bukti ilmiah baru. Itulah yang membuat dunia kedokteran maju,” ujarnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa kemajuan ilmu kedokteran harus selalu diimbangi dengan penerapan etika profesi yang kuat dan konsisten.
“Etika ini harus benar-benar dijaga agar organisasi kita memiliki martabat. Tidak menjelekkan sejawat, menjaga kebersamaan, dan memperlakukan rekan dokter sebagaimana kita ingin diperlakukan,” tambahnya.
Harisson juga menyinggung isu rendahnya retensi dokter, terutama dokter spesialis, di daerah terpencil. Menurutnya, dokter harus mendapatkan kesempatan berkembang yang sama, termasuk dalam hal kesejahteraan dan akses pendidikan berkelanjutan.
“Banyak dokter tidak mau berlama-lama di daerah. Padahal masyarakat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama dengan mereka yang tinggal di kota,” jelasnya.
Ia pun mendorong IDI untuk mengidentifikasi akar permasalahan dan memastikan dokter dapat betah bertugas lebih lama di wilayah terpencil.
“Teman-teman di daerah remote itu punya hak yang sama atas pelayanan kesehatan. Maka IDI harus mencari tahu apa masalahnya, apakah soal kesejahteraan atau akses ilmu, agar dokter bisa betah dan retensinya lebih lama,” ucapnya.
Mengenai rencana pendidikan spesialis yang lebih dekat ke kabupaten, Harisson menyatakan dukungan penuh, karena menurutnya langkah itu dapat mencegah dokter meninggalkan pasien di daerah.
“Kalau pendidikan spesialis bisa mendekat ke kabupaten, saya sangat mendukung,” katanya.
Harisson juga menegaskan pentingnya soliditas IDI sebagai organisasi profesi yang tidak hanya melindungi dokter, tetapi juga berperan strategis dalam memastikan pemerataan layanan kesehatan.
“IDI harus menjaga kewenangannya sebagai organisasi profesi yang melindungi dokter, sekaligus memastikan layanan kesehatan di daerah terpencil tetap terpenuhi,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PB IDI, dr. Telogo Wisma Agung Durmanto, menyampaikan perkembangan terbaru mengenai persyaratan Satuan Kredit Profesi (SKP) untuk perpanjangan Surat Izin Praktik (SIP).
Menurutnya, banyak dokter kesulitan memenuhi syarat 250 SKP dalam 5 tahun, terlebih separuh anggota IDI belum memiliki akun Pelataran Sehat sehingga SKP mereka masih tercatat nol.
“Jika sampai akhir 2025 SKP masih kurang, silakan hubungi ketua cabang setempat untuk diterbitkan surat kecukupan SKP,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa ada wacana penurunan syarat SKP menjadi 100 SKP, meskipun hal tersebut masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi.
“Kalau regulasi berubah dan kita menang di MK, SKP dokter tidak lagi 250, tetapi 100. Ini tentu sangat membantu rekan-rekan dokter,” jelasnya.
Muswil IDI Kalbar 2025 diharapkan dapat memperkuat sinergi antarprofesi, menjaga etika kedokteran, serta mencari solusi atas tantangan besar dalam pemerataan tenaga medis, baik di Kalimantan Barat maupun secara nasional.[SK]
