Pontianak (Suara Sanggau) Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, secara resmi membuka kegiatan Entry Meeting Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2025 di Ruang Ruai Telabang, Kantor Gubernur Kalbar, Senin (27/10/2025).
Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, secara resmi membuka kegiatan Entry Meeting Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2025, di Ruang Ruai Telabang, Kantor Gubernur Kalbar, Senin (27/10/2025).SUARASANGGAU/SK
Agenda tersebut dipimpin Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Husna Hariman bersama tim Inspektorat Jenderal Kemendagri, dan akan berlangsung mulai 26 Oktober hingga 1 November 2025.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menegaskan bahwa pengawasan bukan hanya sebatas evaluasi, melainkan bagian dari kerja sama strategis guna memperkuat penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan berintegritas.
“Kami memandang pengawasan bukan semata evaluasi, melainkan kemitraan strategis untuk membangun pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan terpercaya,” ujar Krisantus.
Ia menyampaikan apresiasi karena pada tahun 2024 Pemprov Kalbar berhasil mencapai 100%+ penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan, sebagaimana tercatat dalam sistem Siwasit Itjen Kemendagri. Namun ia meminta capaian tersebut tidak menjadi alasan berpuas diri.
Lebih jauh, Krisantus menyoroti rendahnya serapan anggaran APBD 2025 yang hingga akhir Oktober baru mencapai 49 persen.
“Saya lihat baru 49%. Kalau di 2024 kita bisa membanggakan, jangan sampai di 2025 justru kita terpuruk,” tegasnya.
Ia mengingatkan agar percepatan pelaksanaan program menjadi prioritas, khususnya pada proyek fisik yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik. Kondisi cuaca yang sering hujan disebut berpotensi mempengaruhi kualitas pekerjaan infrastruktur, sehingga pengawasan harus lebih optimal.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur juga menyampaikan empat instruksi utama kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah: Mendukung penuh pelaksanaan pengawasan. Menyediakan data serta dokumen yang cepat dan akuraT. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi secara tuntas dan tepat waktu. Memastikan hasil pengawasan menjadi upaya perbaikan nyata dalam tata kelola pemerintahan
Krisantus berharap, pelaksanaan pengawasan kali ini dapat menjadi momentum memperkuat komitmen bersama menghadirkan birokrasi yang lebih berkualitas.
“Saya berharap kegiatan pengawasan ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama mewujudkan Pemerintah Daerah yang bersih, transparan, dan berorientasi pada hasil, serta menjadi teladan dalam akuntabilitas pemerintahan,” pungkasnya.[SK]
