Kubu Raya (Suara Sanggau) – Para sopir truk yang tergabung dalam Persatuan Driver Truk Kalimantan Barat menyuarakan keluhan mereka atas sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi. Mereka meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pertamina segera mengambil langkah tegas untuk mengatasi persoalan tersebut.
Sejumlah supir mendatangi bundaran alianyang untuk menyamapikan keluhan sulitnya BBM di SPBU.SUARASANGGAU/SK
Koordinator lapangan aksi, Muhammad Ali, menyebutkan bahwa hampir seluruh SPBU di wilayah Kalbar diduga telah dikuasai oleh para pelangsir, sehingga sopir truk kesulitan memperoleh solar yang seharusnya menjadi hak mereka.
“Kami meminta pemerintah bertindak tegas terhadap SPBU nakal yang menyalahgunakan penyaluran solar. Kami sopir bukan mau bikin gaduh, tapi mencari keadilan agar BBM subsidi benar-benar sampai ke yang berhak,” tegas Ali, Kamis (16/10/2025) siang.
Ali juga menyoroti lemahnya sistem pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi. Ia mendesak agar pemerintah mewajibkan seluruh SPBU mengaktifkan CCTV dan menyesuaikan sistem barcode dengan nomor polisi kendaraan yang terdaftar.
“CCTV itu bentuk transparansi. Kalau ada penyimpangan, bisa langsung dilihat. Kami juga minta SPBU yang melanggar diberi sanksi tegas,” ujarnya menambahkan.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan menegaskan bahwa pemerintah provinsi telah memberikan waktu satu bulan kepada Pertamina untuk menindaklanjuti seluruh keluhan dari para sopir truk.
“Kami akan pantau langsung pelaksanaannya. Aparat dan instansi terkait juga kami minta ikut mengawasi agar distribusi BBM subsidi benar-benar tepat sasaran,” ujar Krisantus.
Selain itu, Krisantus juga mengimbau para sopir truk agar menggunakan kendaraan berpelat nomor Kalbar dan tidak membawa muatan berlebih yang dapat merusak infrastruktur jalan.
“Kendaraan luar daerah silakan segera mutasi. Itu bentuk kontribusi nyata bagi daerah,” tambahnya.
Lebih lanjut, Krisantus memastikan bahwa Pemprov Kalbar juga akan menindaklanjuti persoalan harga eceran tertinggi (HET) dan takaran BBM di tingkat pengecer melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalbar.
“Masalah solar ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Kami ingin keadilan bagi masyarakat dan para sopir yang menjadi tulang punggung distribusi logistik di Kalimantan Barat,” pungkas Krisantus.[SK]
