Gubernur Ria Norsan Perkuat Sinergi Fiskal dengan Kemenkeu untuk Pacu Pembangunan Kalbar

Gubernur Kalbar Ria Norsan saat menerima audiensi pimpinan perwakilan Kementerian Keuangan di Kalimantan Barat di Ruang Kerja Gubernur Kalbar, Senin (31/8/2026).SUARASANGGAU/SK

Pontianak (Suara Sanggau) – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menegaskan pentingnya memperkuat sinergi fiskal antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) guna memastikan kebijakan anggaran mampu mendorong percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Ria Norsan saat menerima audiensi pimpinan perwakilan Kementerian Keuangan di Kalimantan Barat di Ruang Kerja Gubernur Kalbar, Senin (31/8/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Ria Norsan didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Audiensi tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi pemerintah daerah dengan Kemenkeu, khususnya dalam optimalisasi penerimaan negara, penyaluran transfer ke daerah serta penguatan tata kelola belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ria Norsan mengatakan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah harus terus diperkuat agar pengelolaan fiskal tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi benar-benar memberikan dampak terhadap kebutuhan masyarakat.

“Kami mengapresiasi kehadiran seluruh pimpinan Kemenkeu Kalbar. Sinergi ini sangat penting agar program pemerintah pusat dan daerah dapat berjalan selaras,” ujar Ria Norsan.

Menurutnya, Pemprov Kalbar akan terus mendorong peningkatan penerimaan daerah, baik dari sektor perpajakan maupun kepabeanan. Di sisi lain, percepatan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) juga menjadi perhatian agar berbagai program pembangunan dapat berjalan optimal.

“Kita ingin terus memperkuat penerimaan pajak dan kepabeanan, mempercepat penyaluran DAK dan DAU, serta memperkuat pendampingan dalam pengelolaan keuangan daerah agar semakin akuntabel dan tepat sasaran,” katanya.

Ria Norsan menekankan, pengelolaan keuangan daerah harus berpegang pada prinsip transparansi, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas, sekaligus berpihak pada kepentingan masyarakat.

Ia menilai APBN dan APBD merupakan instrumen penting untuk menggerakkan roda pembangunan. Karena itu, setiap anggaran yang dialokasikan harus memberikan manfaat nyata dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Tujuan kita sama, bagaimana APBN dan APBD benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kalbar, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, hingga upaya pengentasan kemiskinan,” tegasnya.

Dalam audiensi tersebut, pemerintah daerah dan Kemenkeu juga membahas perkembangan realisasi APBN di Kalimantan Barat hingga Agustus 2026.

Pembahasan turut mencakup strategi bersama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui optimalisasi belanja pemerintah serta peningkatan investasi.

Menurut Ria Norsan, koordinasi dalam pengelolaan fiskal diperlukan agar berbagai program yang telah direncanakan dapat berjalan tepat waktu sekaligus mampu memberikan efek terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

Ia berharap komunikasi dan koordinasi dengan jajaran Kemenkeu di Kalimantan Barat dapat dilakukan secara rutin, sehingga berbagai persoalan fiskal yang muncul di lapangan dapat segera diidentifikasi dan dicarikan solusi.

“Dengan koordinasi yang semakin kuat, berbagai kendala dalam pelaksanaan program dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti,” ujarnya.

Penguatan sinergi fiskal tersebut diharapkan mampu menciptakan pengelolaan anggaran yang semakin efektif, meningkatkan kualitas belanja pemerintah serta mempercepat pembangunan di berbagai sektor strategis.

Pada akhirnya, optimalisasi APBN dan APBD diharapkan tidak hanya tercermin dalam capaian penyerapan anggaran, tetapi juga menghasilkan manfaat nyata berupa peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat.

“Dengan demikian, pembangunan di Kalimantan Barat dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” pungkas Ria Norsan.[SK]

Baca juga: