.jpeg) |
| Rakor yang digelar secara hybrid dari Ruang Sidang Utama Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (13/8/2026), diikuti Gubernur Ria Norsan secara daring dari Data Analytic Room (DAR) Kantor Gubernur Kalimantan Barat. SUARASANGGAU/SK |
Komitmen tersebut disampaikan Ria Norsan saat mengikuti Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Program MBG yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono dan para kepala daerah se-Indonesia.
Rakor yang digelar secara hybrid dari Ruang Sidang Utama Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (13/8/2026), diikuti Ria Norsan secara daring dari Data Analytic Room (DAR) Kantor Gubernur Kalimantan Barat.
Dalam kegiatan tersebut, Ria Norsan didampingi Koordinator BGN Wilayah Kalbar, Kepala Bapperida Provinsi Kalbar, Kepala BKKBN Provinsi Kalbar, serta jajaran instansi terkait.
Rakorsus membahas penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung penyelenggaraan Program MBG. Kolaborasi tersebut dinilai penting agar program dapat terlaksana secara efektif, tepat sasaran, aman, dan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.
Mendagri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan MBG, termasuk mempercepat dan mempermudah proses perizinan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Selain itu, pemerintah daerah diminta memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah. Dinas Kesehatan memiliki peran penting dalam pengawasan pemenuhan SLHS dan aspek kesehatan, sementara Dinas Pendidikan turut mendukung pengawasan pelaksanaan program serta pendataan anak yang menjadi penerima manfaat.
Tito menilai dukungan terhadap MBG tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Program tersebut juga dapat menjadi salah satu instrumen untuk mendukung pencapaian berbagai indikator pembangunan daerah, seperti penurunan angka stunting dan kemiskinan serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Dengan adanya Program MBG, tiga-tiganya ini terbantu. Ada program makan bergizi yang gratis tanpa APBD, didukung APBN,” ujar Tito.
Tak hanya berdampak pada sektor kesehatan dan pendidikan, pelaksanaan MBG secara optimal juga dinilai berpotensi menggerakkan perekonomian daerah.
Program tersebut dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan produksi pangan lokal melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pelaku UMKM, serta berbagai sektor usaha yang berada dalam rantai pasok penyediaan makanan bergizi.
Penyerapan bahan pangan dari daerah oleh BGN juga dinilai dapat membantu menjaga keseimbangan pasokan sekaligus mendukung upaya pengendalian inflasi. Karena itu, pemerintah daerah didorong menjadikan MBG sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Kepala BGN Sudaryono menekankan pentingnya kolaborasi antara BGN, pemerintah daerah, masyarakat, dan orang tua siswa untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan secara optimal.
Menurutnya, edukasi kepada masyarakat juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program. Masyarakat perlu memahami tujuan, manfaat, serta mekanisme penyelenggaraan MBG sehingga dukungan terhadap program dapat semakin kuat.
BGN juga terus melakukan pembenahan tata kelola, terutama dalam aspek keamanan pangan. Hal tersebut menjadi perhatian penting untuk memastikan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat memenuhi standar keamanan dan kualitas serta mencegah terjadinya kasus keracunan.
Dalam rakor tersebut, BGN turut meluncurkan Radar MBG, layanan digital yang menyediakan informasi mengenai menu MBG harian serta lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur penyedia MBG.
Penguatan ketepatan sasaran penerima manfaat juga dilakukan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Teguh Setyabudi dan Sekretaris Utama BGN Lili Khamiliyah.
Kerja sama tersebut diharapkan dapat mendukung pemanfaatan data kependudukan dalam memastikan penerima manfaat Program MBG sesuai sasaran.
Pelibatan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Program MBG sendiri telah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.
Ria Norsan menegaskan Pemprov Kalbar siap memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan dalam menyukseskan program tersebut di Kalimantan Barat.
Menurutnya, keberhasilan MBG membutuhkan koordinasi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BGN, satuan pendidikan, tenaga kesehatan, serta masyarakat.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat siap mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Yang paling penting adalah koordinasi dan pengawasan bersama agar program ini berjalan tepat sasaran, aman, dan memberikan manfaat bagi anak-anak serta masyarakat,” ujar Ria Norsan.
Dengan penguatan koordinasi dan pengawasan tersebut, Pemprov Kalbar berharap Program MBG tidak hanya mampu meningkatkan kualitas gizi anak dan masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan sumber daya manusia, penurunan stunting, pengentasan kemiskinan, serta penguatan ekonomi lokal.
Program MBG diharapkan menjadi gerakan bersama yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat sekaligus menjadi investasi penting dalam menyiapkan generasi Kalimantan Barat yang sehat, cerdas, dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.[SK]
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
