Jakarta (Suara Sanggau) – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk mendukung penguatan tata kelola perdagangan karbon di sektor kehutanan sebagai bagian dari strategi nasional menghadapi perubahan iklim sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi hijau yang berkelanjutan.
Gubernur Kalbar Ria Norsan menghadiri penyerahan Persetujuan Menteri Kehutanan terkait Perdagangan Karbon dan peresmian Indonesia Forestry Carbon Hub di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Senin (6/7/2026).SUARASANGGAU/SK
Komitmen tersebut disampaikan Ria Norsan usai menghadiri penyerahan Persetujuan Menteri Kehutanan terkait Perdagangan Karbon serta peresmian Indonesia Forestry Carbon Hub di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Senin (6/7/2026).
Menurut Ria Norsan, kehadiran Indonesia Forestry Carbon Hub menjadi tonggak penting dalam memperkuat sistem perdagangan karbon nasional sekaligus mendukung pencapaian target Enhanced Nationally Determined Contribution (E-NDC) Indonesia melalui optimalisasi sektor kehutanan sebagai penyerap emisi karbon terbesar.
"Peresmian Indonesia Forestry Carbon Hub merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola perdagangan karbon nasional. Kalimantan Barat memiliki potensi hutan yang sangat besar, sehingga ini menjadi peluang untuk menghadirkan manfaat ekologis sekaligus manfaat ekonomi bagi masyarakat," ujar Ria Norsan.
Ia menegaskan, perdagangan karbon tidak hanya menjadi instrumen menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga membuka peluang baru dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan bernilai ekonomi.
"Kami menyambut baik kehadiran Indonesia Forestry Carbon Hub. Ini menjadi instrumen penting untuk mentransformasi cara kita mengelola hutan, bukan hanya menjaga kelestariannya, tetapi juga memberikan nilai ekonomi nyata bagi masyarakat dan daerah melalui mekanisme perdagangan karbon yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan," katanya.
Sebagai salah satu provinsi dengan kawasan hutan yang luas di Indonesia, Kalimantan Barat dinilai memiliki posisi strategis dalam mendukung pengembangan perdagangan karbon nasional. Karena itu, Pemerintah Provinsi Kalbar siap memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat agar implementasi program tersebut berjalan optimal.
"Kami berkomitmen memberikan dukungan penuh, termasuk mempermudah proses perizinan sesuai ketentuan serta memastikan seluruh pelaku usaha mematuhi standar keberlanjutan yang telah ditetapkan," tegas Ria Norsan.
Sementara itu, Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa peluncuran Indonesia Forestry Carbon Hub menandai babak baru tata kelola perdagangan karbon sektor kehutanan yang lebih terintegrasi, transparan, dan memiliki daya saing di tingkat global.
Menurutnya, sektor kehutanan memegang peranan penting dalam pencapaian target E-NDC maupun target Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030, sehingga diperlukan sistem yang mampu menjamin kredibilitas perdagangan karbon Indonesia.
"Peresmian Indonesia Forestry Carbon Hub bukan sekadar seremoni, melainkan respons nyata pemerintah terhadap tantangan tata kelola karbon yang semakin kompleks. Kita ingin memastikan hutan Indonesia tidak hanya dipandang sebagai sumber kayu, tetapi juga sebagai aset ekonomi hijau yang mampu menghasilkan nilai ekonomi berkelanjutan bagi negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Raja Juli Antoni.
Ia menjelaskan, Indonesia Forestry Carbon Hub dirancang sebagai pusat data digital nasional yang mampu memantau kinerja penyerapan karbon dari seluruh wilayah Indonesia. Sistem tersebut diharapkan dapat mencegah praktik double counting, meningkatkan transparansi, serta memperkuat kepercayaan pasar karbon internasional terhadap kualitas kredit karbon Indonesia.
Menutup sambutannya, Menteri Kehutanan mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha hingga mitra internasional, untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem perdagangan karbon yang berkelanjutan.
"Indonesia memiliki potensi luar biasa. Dengan tata kelola yang semakin baik melalui Indonesia Forestry Carbon Hub, kita siap menjadi salah satu pemimpin perdagangan karbon dunia yang berpijak pada kelestarian hutan dan keadilan sosial," ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Utusan Khusus Presiden RI Bidang Ketahanan Energi dan Iklim, Hashim Djojohadikusumo, turut mengapresiasi keberhasilan pemerintah membangun sistem perdagangan karbon sektor kehutanan yang dinilai sebagai salah satu program strategis dengan implementasi yang cepat dan konkret.
"Saya dapat mengatakan bahwa program ini merupakan program yang sangat baik. Keberhasilannya lahir dari kolaborasi lintas kementerian, lintas lembaga, dan berbagai pemangku kepentingan yang bekerja bersama mewujudkan agenda nasional," ujarnya.
Hashim mengakui bahwa membangun kepercayaan pasar karbon internasional bukan perkara mudah. Namun melalui sinergi antarlembaga dan komitmen pemerintah, Indonesia kini mulai mendapat pengakuan sebagai negara yang mampu mewujudkan komitmen iklim melalui langkah nyata.
"Masyarakat internasional mulai percaya bahwa pemerintah Indonesia tidak hanya menyampaikan komitmen, tetapi juga mampu menghadirkan implementasi nyata. Program ini sangat penting dalam memperkuat posisi Indonesia dalam agenda global penanganan perubahan iklim," pungkasnya.
Acara tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan, Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia, para kepala daerah dari berbagai provinsi, perwakilan kementerian dan lembaga, akademisi, serta pelaku usaha yang berkomitmen mendukung pengembangan perdagangan karbon, transisi energi, dan pembangunan ekonomi hijau di Indonesia.[SK]
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
