Pontianak (Suara sanggau) – Di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian, sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus mendorong pertumbuhan berkelanjutan di Kalimantan Barat..jpeg)
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Harisson, saat membuka Forum Group Discusion (FGD) Hasil Sinergi Keuangan Daerah (SIKADA) Regional Kalimantan Barat di Aula Keriang Bandong Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalbar, Kamis (21/5/2026),SUARASANGGAU/SK
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson saat membuka Forum Group Discussion (FGD) Hasil Sinergi Keuangan Daerah (SIKADA) Regional Kalimantan Barat di Aula Keriang Bandong Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalbar, Kamis (21/5/2026).
Dalam sambutannya, Harisson menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan OJK yang terus membangun koordinasi bersama pemerintah daerah melalui forum strategis tersebut.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, kami menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atas terselenggaranya forum strategis ini sebagai wadah sinergi lintas sektor dalam memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi dan keuangan daerah,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi ekonomi global yang masih penuh tantangan menuntut seluruh pihak memperkuat koordinasi agar stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga.
“Di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh tantangan, penguatan koordinasi antar lembaga menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Harisson menilai Forum SIKADA memiliki peran strategis sebagai ruang kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyelaraskan kebijakan fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan.
“Forum ini bukan hanya menjadi sarana pertukaran data dan informasi, tetapi juga ruang kolaborasi untuk merumuskan langkah konkret menghadapi berbagai tantangan pembangunan daerah,” katanya.
Ia menegaskan, sejumlah isu seperti pengendalian inflasi, penguatan UMKM, peningkatan investasi, hingga perluasan akses keuangan masyarakat harus menjadi perhatian bersama.
“Kita harus terus memperkuat sinergi agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat yang lebih berkualitas,” tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Harisson juga memaparkan kondisi realisasi keuangan daerah Kalimantan Barat. Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2025 unaudited, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp6,10 triliun atau 100,97 persen dari target Rp6,04 triliun.
Sementara realisasi belanja daerah mencapai Rp5,91 triliun atau sebesar 93,10 persen dari target Rp6,35 triliun dan realisasi pembiayaan daerah mencapai Rp304,79 miliar atau 100,17 persen dari target.
Sedangkan hingga 15 Mei 2026, realisasi pendapatan daerah telah mencapai Rp1,79 triliun atau 32,89 persen dari target Rp5,45 triliun. Realisasi belanja daerah mencapai Rp985,4 miliar atau 16,85 persen dari target Rp5,84 triliun.
“Data ini menunjukkan bahwa percepatan efektivitas pelaksanaan program pembangunan tetap menjadi perhatian bersama agar pertumbuhan ekonomi daerah dapat terus terjaga secara optimal,” jelasnya.
Ia mengajak seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Barat untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan menjaga iklim investasi tetap kondusif.
“Kami mengajak seluruh pemerintah daerah untuk memperkuat kualitas pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan efektivitas belanja pemerintah serta menjaga stabilitas ekonomi daerah agar tetap kondusif,” ajaknya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Doni Septadijaya menjelaskan kondisi ekonomi global saat ini masih dipengaruhi berbagai faktor eksternal, terutama gejolak harga minyak dunia dan arus modal asing.
“Kondisi ekonomi global saat ini masih sangat dipengaruhi oleh perkembangan harga minyak dunia dan aliran modal asing. Ini tentu berdampak terhadap nilai tukar dan perekonomian nasional maupun daerah,” jelasnya.
Ia mengungkapkan sempat terjadi kenaikan harga minyak dunia hingga mencapai 130 dolar Amerika Serikat per barel akibat terganggunya jalur distribusi kapal tanker dunia.
“Ketika jalur distribusi kapal tanker terganggu, suplai minyak dunia ikut terdampak sehingga harga minyak melonjak cukup tinggi. Dampaknya tentu terasa terhadap kondisi ekonomi global,” ungkapnya.
Meski demikian, Doni menyebut pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat masih relatif lebih baik dibandingkan beberapa wilayah lain dan ditopang sektor perdagangan besar serta pertambangan.
“Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat relatif masih cukup baik dan ditopang oleh sektor perdagangan besar serta pertambangan,” ujarnya.
Ia menambahkan konsumsi rumah tangga di Kalbar juga masih terjaga dengan baik, terutama didorong berbagai kegiatan keagamaan dan budaya daerah.
“Konsumsi rumah tangga masih cukup kuat. Berbagai event keagamaan dan budaya daerah ikut mendorong aktivitas ekonomi masyarakat,” katanya.
Namun demikian, Doni mengingatkan adanya sejumlah risiko yang perlu diantisipasi ke depan, mulai dari penurunan luas lahan pertanian, tantangan ekspor, hingga hambatan pasokan batu bara untuk industri pengolahan alumina.
“Ada beberapa risiko yang perlu kita antisipasi, mulai dari penurunan luas lahan pertanian, tantangan ekspor hingga hambatan pasokan batubara untuk industri pengolahan alumina,” tuturnya.
Ia juga menyoroti potensi kenaikan inflasi akibat tingginya harga energi dan disparitas harga LPG subsidi 3 kilogram di sejumlah daerah di Kalbar.
“Kita melihat masih ada disparitas harga LPG subsidi 3 kilogram di beberapa daerah. Hal ini perlu menjadi perhatian karena akan berdampak pada biaya produksi dan harga barang di masyarakat,” pungkasnya.
Meski menghadapi berbagai tantangan global, Doni optimistis Kalimantan Barat tetap memiliki peluang besar untuk tumbuh lebih kuat apabila mampu memperkuat sektor usaha di luar komoditas utama.
“Kita perlu mendorong sektor-sektor usaha baru di luar industri sawit dan pertambangan, termasuk memperkuat UMKM agar ekonomi Kalbar lebih tahan terhadap gejolak global,” terangnya.
Menurutnya, UMKM memiliki potensi besar menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru karena lebih fleksibel dan memiliki pasar yang luas.
“UMKM relatif lebih tangguh dan memiliki peluang pasar yang lebih beragam. Ini bisa menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi baru di Kalbar,” tutupnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Perwakilan OJK Provinsi Kalimantan Barat, Rochma Hidayati, pimpinan lembaga keuangan dan perbankan, kepala perangkat daerah Provinsi Kalbar, serta Sekda kabupaten/kota se-Kalimantan Barat atau yang mewakili.[SK]
.jpeg)
