Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, mengikuti Rapat Koordinasi dalam Rangka Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/LPNK.SUARASANGGAU/SK
Rapat ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah terkait perencanaan pembangunan, terutama menyangkut harmonisasi program dan dukungan anggaran untuk tahun 2026. Seluruh usulan kegiatan pemerintah daerah harus selaras dengan prioritas nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029.
Adapun rangkaian rapat akan dilanjutkan secara tatap muka pada 26 hingga 29 Oktober 2025 di IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, dan diikuti oleh 1.104 peserta yang terdiri dari Sekda dan Kepala Bappeda seluruh Indonesia.
Sugeng Hariyono menjelaskan bahwa sebanyak 22 kementerian dan lembaga nasional akan berperan sebagai narasumber dalam rakor tersebut, di antaranya Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian PAN-RB, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, hingga Kantor Staf Presiden.
“Kita akan membahas arah kebijakan dan dukungan anggaran pusat ke daerah tahun 2026. Para peserta juga diwajibkan menyampaikan daftar usulan program pemerintah daerah baik dalam bentuk hardcopy saat registrasi maupun softcopy melalui tautan yang sudah disediakan,” jelasnya.
Sugeng menegaskan bahwa rakor ini menjadi wadah penting agar program pembangunan berjalan efektif, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan daerah.
“Sorotan utamanya adalah keselarasan. Pusat dan daerah harus berjalan searah, agar pembangunan benar-benar memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Sekda Kalbar Harisson menilai forum ini sangat penting dalam memastikan dukungan pemerintah pusat selaras dengan kebutuhan nyata Kalimantan Barat.
“Melalui pembahasan bersama ini, kita berharap alokasi pendanaan dari pusat dapat lebih tepat sasaran sesuai prioritas pembangunan daerah,” ujar Harisson.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan data kebutuhan anggaran dan kegiatan melalui SIPD, yang akan menjadi bagian integral dalam penyusunan RKP dan Rancangan Kabinet.
“Sinkronisasi ini memastikan tidak ada program yang tumpang tindih serta memberikan dampak maksimal bagi masyarakat Kalbar,” tambahnya.
Melalui rakor ini, pemerintah pusat dan daerah diharapkan semakin solid dalam merumuskan strategi pembangunan nasional yang efektif, efisien, dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.[SK]
