Dugaan Korupsi Hibah PSDKU Diselidiki, Direktur Polnep Kirim Tiga Staf Hadiri Panggilan Kejari Singkawang

 

Direktur Politeknik Negeri Pontianak H. Widodo.SUARASANGGAU/SK

Pontianak (Suara Sanggau) – Direktur Politeknik Negeri Pontianak (Polnep), H. Widodo PS, menugaskan tiga staf untuk memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri (Kejari) Singkawang terkait permintaan klarifikasi dana hibah Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU).

“Tadi sudah saya buatkan surat tugas untuk menghadiri pemanggilan tersebut besok (Kamis, 9 April 2026) pukul 10.00 WIB di Singkawang,” ujar Widodo usai menerima aspirasi mahasiswa yang tergabung dalam BEM, Rabu (8/4/2026).

Ia menjelaskan, surat dari Kejari Singkawang meminta keterangan dari tiga staf, yakni Ketua Jurusan Teknik Mesin Masari, Ramli, serta Ketua Pengelola Hibah Muhammad Toasin Asa.

Menurut Widodo, klarifikasi tersebut berkaitan dengan dana hibah yang diterima Polnep sejak 2022. “Ada hibah Rp400 juta dan Rp1,3 miliar yang dimintai keterangan,” ungkapnya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa pihak kampus bersikap kooperatif dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Polnep, kata dia, akan menunggu hasil pemeriksaan dari pihak kejaksaan.

“Kita tunggu saja hasilnya. Kami mendukung penuh proses yang dilakukan Kejari,” tegasnya.

Diketahui, Kejari Singkawang saat ini tengah menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi dana hibah dari Pemerintah Kota Singkawang kepada Polnep untuk penyelenggaraan PSDKU pada periode 2022 hingga 2023.

Program hibah tersebut merupakan bagian dari rencana pendanaan sebesar Rp15 miliar selama lima tahun, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2021. Dana tersebut difokuskan untuk pembangunan fisik, di luar aset berupa lahan.

Pada tahun pertama, hibah sebesar Rp400 juta disalurkan melalui APBD Kota Singkawang, kemudian meningkat menjadi Rp1,3 miliar pada tahun 2023. Sementara pada 2024, Pemkot Singkawang kembali mengalokasikan Rp500 juta, namun tidak diserap oleh pihak Polnep.

Widodo memastikan seluruh pengelolaan anggaran, termasuk dana hibah, telah dilakukan sesuai prosedur melalui audit internal dan koordinasi dengan pihak terkait guna menjaga transparansi.

“Mengenai laporan atau aduan, kami serahkan sepenuhnya kepada proses hukum. Kami kooperatif, dan staf yang dipanggil sudah kami tugaskan untuk hadir,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa pihak kampus tidak memiliki hal yang ditutup-tutupi dan siap memberikan keterangan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

“Yang terpenting, kami ingin institusi ini tetap berjalan dengan baik dalam memberikan pelayanan kepada mahasiswa dan masyarakat,” pungkas Widodo.[SK]

Baca juga: