Pontianak (Suara Sanggau) – Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Organisasi Wilayah Kalimantan Barat mengevaluasi kinerja tahun pertama kepengurusan sekaligus menajamkan arah program agar kontribusi organisasi semakin nyata bagi pembangunan daerah.
Evaluasi Pengurus Harian ICMI Orwil Kalbar yang digelar di Pontianak, Sabtu (8/8/2026).SUARASANGGAU/SK
Evaluasi tersebut dibahas dalam Rapat Pengurus Harian ICMI Orwil Kalbar yang digelar di Pontianak, Sabtu (8/8/2026).
Rapat tersebut membahas tiga agenda utama, yakni evaluasi kinerja dan program unggulan ICMI Kalbar, persiapan SILAKDA/SILAKWIL dan Simposium Daerah, serta penyusunan rekomendasi strategis Kalimantan Barat yang akan dibawa ke Muktamar VIII ICMI di Ambon, Maluku, pada 4-6 Desember 2026.
Ketua ICMI Orwil Kalbar Gusti Hardiansyah menegaskan, evaluasi organisasi tidak cukup hanya melihat jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan. Menurutnya, keberhasilan program harus diukur dari manfaat yang dihasilkan serta kejelasan tindak lanjutnya.
“Apa yang sudah kita kerjakan, apa yang belum selesai, mengapa belum selesai, dan setelah rapat ini siapa melakukan apa,” ujar Gusti Hardiansyah.
Salah satu program yang menjadi perhatian utama dalam rapat tersebut adalah pengembangan Desa Cendekia berbasis Pertambangan Rakyat di Desa Entibab, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu.
Program ini dirancang untuk mengintegrasikan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dengan penguatan iman dan takwa (IMTAQ) dalam kehidupan masyarakat.
Konsep Desa Cendekia diarahkan melalui sejumlah program, antara lain pengolahan emas tanpa merkuri, penerapan praktik pertambangan yang baik, reklamasi lahan menggunakan tanaman lokal, pendidikan keselamatan kerja, serta penguatan aktivitas keagamaan masyarakat.
Berdasarkan dokumen perkembangan program, Desa Entibab memiliki 1.048 jiwa atau 313 keluarga. Wilayah tersebut juga berada dalam kawasan yang memiliki 50 blok Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
Dalam pembahasan, ICMI Kalbar mendorong agar konsep Desa Cendekia tidak berhenti pada sektor pertambangan rakyat. Program tersebut dinilai perlu dikembangkan secara lebih luas agar mampu menjawab berbagai kebutuhan dasar masyarakat.
Pengembangan tersebut mencakup penyediaan air bersih, energi terbarukan, kesehatan, sanitasi, pendidikan, kebudayaan, ekonomi masyarakat, hingga pengelolaan lingkungan.
Dalam konteks tersebut, ICMI Kalbar dipandang dapat mengambil posisi sebagai penghubung antara ilmu pengetahuan, kebijakan pemerintah, serta berbagai pihak yang memiliki sumber daya untuk membangun kolaborasi.
“ICMI tidak harus bekerja sendiri. Yang penting bagaimana ilmu pengetahuan, kebijakan dan potensi berbagai pihak dapat dipertemukan untuk menghasilkan solusi bagi masyarakat,” menjadi salah satu gagasan yang mengemuka dalam rapat.
Selain mengevaluasi program, rapat juga membahas persiapan SILAKDA/SILAKWIL dan Simposium Daerah. Agenda tersebut diharapkan tidak hanya menjadi forum konsolidasi organisasi, tetapi juga menjadi ruang untuk melahirkan gagasan dan rekomendasi kebijakan yang relevan dengan persoalan Kalimantan Barat.
Sejumlah isu strategis menjadi bahan pembahasan, mulai dari energi terbarukan, pengembangan industri dan pariwisata halal, pemberdayaan UMKM, pembangunan kawasan perbatasan, pertambangan rakyat, ekonomi karbon, perlindungan lingkungan, hingga penguatan karakter dan generasi muda.
Pembahasan tersebut memperlihatkan upaya ICMI Kalbar memperluas kontribusi organisasi dari kegiatan internal menuju peran yang lebih strategis sebagai sumber gagasan dan mitra pemikiran dalam pembangunan daerah.
Menjelang Muktamar VIII ICMI di Ambon, ICMI Kalbar juga menyiapkan enam kelompok rekomendasi strategis yang akan dibawa sebagai bagian dari agenda organisasi di tingkat nasional.
Enam rekomendasi tersebut meliputi ketahanan pangan berbasis potensi lokal; transisi energi yang berkeadilan dan berkelanjutan; rekonsiliasi sosial dan penguatan etika publik; pemberdayaan ekonomi umat berbasis nilai-nilai Islam; penguatan ICMI sebagai think-tank kebijakan; serta pembangunan kawasan perbatasan Kalimantan Barat-Malaysia.
ICMI Kalbar berharap keenam agenda tersebut tidak berhenti sebagai rumusan dalam forum organisasi. Rekomendasi itu diharapkan dapat dikembangkan menjadi gagasan yang memiliki relevansi langsung dengan persoalan pembangunan, khususnya di Kalimantan Barat.
Rapat Pengurus Harian ICMI Kalbar sekaligus menegaskan arah kecendekiawanan yang hendak diperkuat organisasi. Ilmu pengetahuan diharapkan tidak berhenti pada ruang diskusi, tetapi mampu diterjemahkan menjadi kebijakan, kolaborasi, inovasi, dan solusi nyata bagi masyarakat.
Dengan semangat tersebut, ICMI Kalbar berupaya menempatkan kecendekiawanan bukan sekadar sebagai sumber gagasan, melainkan sebagai kekuatan intelektual yang dapat memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan daerah, umat, dan bangsa.[SK]]
