Pontianak (Suara Sanggau) – Presiden Prabowo Subianto berencana membatasi sejumlah game online yang mengandung unsur kekerasan, termasuk PUBG, menyusul insiden ledakan yang melibatkan siswa SMAN 72 Jakarta. Rencana ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, yang menerima arahan langsung dari Presiden.
Pengamat sosial, Viza Juliansyah saat diwawancarai mengenai rencana pembatasan game online oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (13/11/2025). SUARASANGGAU/SK
Menurut pemerintah, game daring dengan konten senjata dinilai memiliki pengaruh terhadap pola perilaku generasi muda saat ini.
Menanggapi rencana tersebut, Pengamat Sosial sekaligus Doktor Sosiologi Universitas Tanjungpura (UNTAN), Viza Juliansyah, menilai bahwa insiden di SMAN 72 Jakarta tidak bisa hanya disimpulkan akibat game online.
“Kita tentu harus melihat dulu bahwa kasus ini variabelnya bukan satu, bukan game online sebagai satu-satunya variabel. Ada variabel lain seperti bullying, ada variabel lain seperti pengawasan dari sekolah, ada variabel lain seperti orang tua,” ujarnya saat diwawancarai, Kamis (13/11/2025).
Viza mengakui bahwa game online tetap memiliki pengaruh terhadap perilaku para penggunanya.
“Secara umum saya setuju bahwa apa yang kita lihat, apa kita dengar, apa yang kita lakukan itu berpengaruh besar terhadap perilaku kita. Artinya game online jelas berpengaruh terhadap perilaku,” jelasnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pembatasan game online bukan satu-satunya solusi. Menurutnya, pemerintah perlu memahami akar permasalahan tindakan kekerasan sebelum mengambil kebijakan.
“Saya setuju dengan rencana pembatasan game online, tapi dengan catatan nggak bisa cuma jadi satu-satunya cara yang kita lakukan karena akar masalahnya belum terselesaikan. Yang kedua, perlu dipikirkan mekanismenya,” katanya.
Ia merinci bahwa persoalan seperti bullying, pengawasan orang tua, serta peran tenaga pendidik perlu menjadi fokus utama penyelesaian.
Selain itu, ia menyoroti tantangan teknis dalam implementasi pembatasan akses game online pada era digital saat ini.
“Pembatasan seperti apa yang bisa kita lakukan? Apakah kemudian pembatasan itu total, kita tutup akses terhadap PUBG? Apakah masalahnya cuma PUBG? Ini juga akan sulit pada tahap implementasinya,” tambahnya.
Viza menegaskan bahwa pengawasan yang efektif dari sekolah serta pembinaan terhadap siswa merupakan langkah penting untuk mencegah kekerasan sejak dini.
“Mungkin yang sebenarnya perlu kita perhatikan lebih jauh adalah sekolah, orang tua, dan kasus bullying ini. Kita harus sadar benar bahwa bullying terjadi. Sekolah dan orang tua harus mampu mencegah hal itu. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah pembinaan secara signifikan,” pungkasnya.
Pemerintah masih mengkaji mekanisme pembatasan game online dan menegaskan bahwa langkah tersebut bertujuan melindungi generasi muda dari potensi pengaruh buruk dunia digital.[SK]
